Berita

Nusantara

PILGUB JABAR

Sudrajat Kritik Demokrasi Yang Tidak Peduli Kecerdasan Pemilih

JUMAT, 19 JANUARI 2018 | 21:04 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Bakal Calon Gubernur Jawa Barat, Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, berpendapat masyarakat Indonesia harus lebih dulu dipastikan cerdas sebelum diizinkan memberi suara dalam sistem pemilihan langsung.

"Dalam sistem demokrasi di Indonesia, syarat orang untuk mengambil suatu keputusan politik yakni seseorang pergi ke TPS untuk memilih. Mengambil keputusan politik itu perlu kecerdasan," kata Sudrajat saat berdiskusi dengan pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Jalan Bekatonik, Kota Bandung, Jumat (19/1).

Padahal, lanjut dia seperti dikutip RMOL Jabar, tidak semua pemilih di Indonesia mempunyai kemampuan menentukan pilihan politik dengan baik. Akibatnya, pemilih mengambil keputusan politik memilih calon pemimpin tanpa memahami visi dan misi yang dicanangkan para calon. Sistem one men one vote tidak mempedulikan aspek kecerdasan.


"Misalnya di Amerika saja, perempuan ikut Pemilu baru tahun 1920. Begitupun di Inggris perempuan baru boleh masuk ke bilik suara itu tahun 1941 setelah sistem demokrasi berjalan jauh semuanya," ujar kandidat yang didukung Partai Gerindra, PKS dan PAN itu.

Hal itu berlaku di negara-nega tersebut karena dahulu  laki-laki dianggap lebih cerdas dibandingkan dengan perempuan, sehingga proses pemilu pun tidak langsung diikuti oleh perempuan karena faktor itu.

"Waktu itu perempuan itu adalah tidak lebih cerdas, kurang cerdas, tapi di Indonesia sekarang waktu kita pemilu, semua yang kurang cerdas dan tidak cerdas pun masuk ikut memilih," jelas mantan Dubes RI untuk Republik Rakyat China itu.

Dia melihat hal itu sebagai peluang praktik politik uang, atau politik pengumpulan suara dalam demokrasi Indonesia.

"Mudah-mudahan ke depan kita akan membangun sistem demokrasi yang ada di Indonesia," ucapnya. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya