Pemerintah terus berupaya memanfaatkan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) agar pihak Swasta dan perusahaan pelat merah bisa ambil bagian dalam urusan pembiayaan proyek infrastruktur Nasional.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan PembanguÂnan Nasional (Bappenas), BamÂbang Brodjonegoro mengatakan, kontribusi perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat dibutuhkan untuk pembiayaan proyek peÂmerintah disektor infrastruktur nasional. Pasalnya, pembiayaan tak bisa hanya mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan BelanÂja Negara (APBN) yang nilainya terbatas. Langkah ini juga demi mendorong tergeraknya proyek infrastruktur pada 2018.
"APBN sangat terbatas maka anggaran itu hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastrukÂtur dasar," tutur Bambang.
Dijelaskan, Infrastruktur dasar merupakan infrastruktur yang manfaatnya bisa dirasakan langÂsung oleh seluruh masyarakat. Yang dalam jangka panjang diÂharapkan bisa membantu usaha pemerintah untuk pengentasan kemiskinan.
Menurut Bambang, infrastrukÂtur dasar yang menjadi kewajiban dari pemerintah adalah pembanÂgunan rumah, irigasi, jalan arteri desa, air bersih hingga sanitasi. "Itulah infrastruktur dasar yang harus dibangun oleh pemerintah, dan disitulah APBN harusnya diprioritaskan," katanya.
APBN hanya dapat membiÂayai 8,7 persen dari total keÂbutuhan di sektor infrastruktur. Sementara itu, anggaran yang dibutuhkan negara untuk melanÂjutkan pembangunan infrastrukÂtur hingga Tahun 2020 bisa lebih dari Rp 4 ribu triliun.
Dia menerangkan, PINA diangÂgap menjadi alternatif bagi pemerinÂtah lantaran kebutuhan dan pembanÂgunan infrastruktur dari 2015-2019 mencapai Rp 4.769 triliun.
Sementara APBN/APBD hanya sanggup membiayai 41,3 persen (Rp 1.951,3 triliun).
Sisanya dari kontribusi BUMN dan swasta. Dimana BUMN 22,2 persen (Rp 2.817,7 triliun) dan sisanya 36,5 persen (Rp 1.751,5 triliun) adalah partisipasi swasta.
"Adanya skema PINA diÂharapkan pihak swasta maupun BUMN bisa ikut berperan dan berpartisipasi membiayai proyek infrastruktur tersebut," katanya.
Alternatif selain memanfaatkan skema PINA adalah berhutang. Menurut Bambang, berhutang memang menjadi salah satu cara untuk dapat menanggulangi biaya yang teramat besar tersebut, naÂmun itu bukan menjadi satu-satuÂnya solusi mensukseskan program infrastruktur. Pendanaan dari hutang pun juga mesti dibekali strategi dalam penggunaannya.
Melalui PINA, Bambang menÂjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan jalan bagi pihak swasta dan BUMN untuk menjadi investor pada proyek infrastruktur. "Tapi perlu diingat, kita mencari pihak swasta dan BUMN yang tidak memanfaatÂkan PMN," ungkap Bambang.
Berhasil Tanpa APBNBambang mencontohkan proyek yang dikerjakan PT Waskita Toll Road dalam membangun sejumÂlah ruas tol, baik di Jawa maupun di luar Jawa menjadi salah satu kisah sukses pembangunan inÂfrastruktur tanpa menggunakan APBN. Pekerjaan itu membutuhÂkan investasi Rp 70 triliun dengan nilai proyek Rp 135 triliun.
"Selanjutnya pengembangan PLTU Batu Bara di Meulaboh, Aceh, dengan nilai proyek Rp 7,5 triliun," katanya. ***
