Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) menolak rencana pemerintah terkait impor beras sebanyak 500 ribu ton
Ketua Dewan PISPI, Salman Dianda Anwar menjelaskan kebijakan tersebut sangat merugikan petani dalam negeri. Sebab impor beras berdampak pada penurunan harga gabah dan beras di musim panen Februari sampai April 2018.
Terlebih, sambung Salman Menteri Pertanian Amran Sulaiman justru menyampaikan persediaan beras cukup. Dalam data yang dimiliki Kementan sepanjang tahun 2017 Indonesia telah memproduksi gabah sebanyak 80 juta ton.
"PISPI berpandangan bahwa seharusnya persediaan beras tidak berkurang, terlebih Bulog masih memiliki persediaan beras digudang sebesar 800-900 ribu ton untuk menstabilkan harga beras sampai pertengahan Februari ketika awal masa panen raya padi terjadi," ujar Salman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/1).
Lebih lanjut, Salman juga meminta agar Presiden Joko Widodo komitmen menepati Nawa Cita. Menurutnya Presiden Jokowi harus membentuk kelembagaan pangan. Sebab saat ini, Perum Bulog tidak memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menstabilkan harga pangan.
"Saat ini Perum Bulog hanya dibawah koordinasi Menteri BUMN sehingga dikuatirkan Perum Bulog memiliki kewenangan terbatas yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kami juga menilai beras yang harus tersedia di gudang Bulog paling tidak sebanyak empat juta ton setiap tahun. Namun kenyataan di lapangan, Bulog dalam tiga tahun terakhir ini hanya mampu menyerap tidak lebih dari tiga juta ton setiap tahunnya," tutup Salman.
[nes]
