Di tengah melonjak harga beras premium hingga di atas Rp12.000, pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi (HET). Data di DKI Jakarta, hingga Minggu (14/1) lalu, beras medium jenis IR. I (IR 64) dijual Rp 11.715 per kg dan IR. II (IR 64) Rp 10.729 per kg. Padahal HET yang ditetapkan hanya Rp 9.450 per kg.
Begitu juga dengan beras jenis premium, harganya terdongrak naik. Beras Sentra I misalnya, dibanderol Rp 12.694 per kg. Memang masih di bawah HET Rp 12.800, tetapi harga tersebut tergolong tinggi.
Bagi ekonom Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, kondisi ini bukan masalah. Ia justru berpendapat agar membiarkan harga beras terkerek naik. Asalkan saja, mampu meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, dan kesejehteraan petani.
"Biarkanlah harga beras naik, asalkan tengkulak dan pemburu rente mampu ditekuk oleh aparat negara. Biarkanlah dalam posisi
ceiling price. Biarkanlah harga beras naik, sehingga mampu menekan tingkat konsumsi beras per kapita masyarakat kita. Bayangkan, konsumsi beras masyarakat Indonesia per tahun mencapai 139 kg, tercatat tertinggi di dunia. Malaysia saja hanya 90 kg per kapita per tahun, Brunei 80 kg per kapita. Jepang konsumsi berasnya hanya 70 kg per tahun, China 90-100 kg per kapita per tahun," papar Mukhaer, Kamis (18/1).
Tentu saja, dikatakan Ketua STIE Ahmad Dahlan Jakarta ini, konsumsi beras yang tinggi memantik orang Indonesia rawan kena diabetes. Tidak heran jika penyakit diabetes menjadi induk penyakit di Tanah Air.
Lagi pula, ujar Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (AFEB) PTM ini, nilai tukar petani (NTP) selalu tertekan alias kesejahteran petani malas beringsut naik. Pada Desember 2017 saja, NTP nasional sebesar 103,06 atau turun 0,01 persen dibanding NTP bulan November. Penurunan NTP dikarenakan nisbah indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,76 persen lebih kecil dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,77 persen.
"Biarkanlah harga beras naik, sehingga potensi ekonomi desa terutama lumbung beras makin kuat. Urbanisasi pun makin terkendali karena petani sejahtera. Jangan biarkan merajalela urbanisasi-prematur yang menciptakan sektor informal dan ilegal menjamur di kota akibat nilai tukar petani yang makin tergerus. Kendalikanlah tengkulak itu, lakukan tindakan tegas. Jangan biarkan orang-orang kota, alih-alih nyaring suaranya dan selalu mempolitisasi kenaikan harga beras. Sementara petani di pelosok nun jauh di desa selalu terkulai lemas dalam kemiskinan yang ajek," demikian kata Mukhaer.
[dem]
