Kebijakan pemerintah yang ingin menurunkan harga beras dengan mengimpor 500 ribu ton beras harus ditolak karena tidak didasarkan pada data dan berdampak pada nasib petani yang sebentar lagi akan melakukan panen raya.
"Poin masalahnya ada pada sengakrut tidak sinkronnya data-data yang dimiliki pemerintah, dari satu kementerian dengan kementerian lain berbeda. Bagaimana bisa data riil saja tidak ada, kemudian pemerintah merencanakan impor beras," kata Adhe Musa Said, Ketua Bidang Pertanian GP Ansor di Jakarta, Kamis (18/1).
Dia menambahkan adanya data yang tidak sinkron dari BPS, Kemendag, dan lembaga terkait lainnya. Karenanya wajar jika kebijakan tersebut ditolak. Belum lagi banyaknya laporan surplus beras di sejumlah provinsi di luar Jawa, kebijakan impor tentu menimbulkan tanda tanya.
"Dari aspek argumentasinya lemah, belum lagi kebijakan ini berbarengan dengan panen raya di sejumlah daerah. Mestinya pemerintah menghitung cermat momentum dan kebutuhan riilnya," katanya.
Adhe juga mengindikasikan akan adanya spekulan beras yang turut bermain. Dia mendorong Satgas Pangan memantau kemungkinan adanya pihak yang sengaja mengacaukan harga beras di pasaran.
"Saya menaruh curiga adanya perbuatan mempermainkan harga dengan cara menimbun beras atau menunda pasokan ke pasar akan merugikan masyarakat banyak. Oleh karena itu, Satgas Pangan harus lebih bisa mengantisipasinya," kata dia.
Pemerintah juga perlu memikirkan solusi jangka panjang, salah satunya dengan segera melakukan inovasi untuk para petani beras di tanah air.
"Dengan mengirimkan teknologi yang canggih, pemerintah dapat mengontrol harga beras yang membumbung tinggi. Melalui cara itu, biaya produksi dapat ditekan dan tentu saja harga pasaran akan lebih murah," pungkasnya.
[dem]
