Pemerintah Daerah diminta agar mampu meningkatkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dalam upaya perbaikan tata kelola Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Optimalisasi pelayanan LTSA diyakini akan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat pencari kerja di daerah.
Demikian disampaikan Kasubdit Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN), Direktorat Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Edy Puji Mulyono mewakili Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri usai meresmikan LTSA di kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (17/1).
Kata Edy, kehadiran LTSA merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam rangka melindungi TKI yang akan bekerja di luar negeri karena LTSA melayani urusan TKI secara terpadu dengan melibatkan sejumlah lembaga dan Kementerian seperti Kemnaker, Dinas Kesehatan, Dukcapil (pengurusan izin berkaitan dengan KTP), Ditjen Imigrasi, Kepolisian, BNP3TKI, Pemda, SKPD, dan beberapa lembaga terkait lainnya
“Pembentukan LTSA bertujuan untuk memberikan kepastian dan kemudahan dalam pelayanan ketenagakerjaan khususnya pelayanan penempatan TKI di luar negeri," kata Edy Puji Mulyono mengutip pernyataan Menaker.
Edy Puji mengatakan dalam rangka pembenahan tata kelola pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri, kehadiran negara mutlak dibutuhkan guna menjamin perlindungan terhadap TKI dalam keseluruhan proses bekerja di luar negeri, melalui upaya-upaya yang terstruktur dan terkoordinasi antara kementerian/lembaga terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Sinergitas ini sangatlah penting guna menghapus ego sektoral dalam hal pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan," kata Edy.
Ditegaskan Edy, proses pelayanan harus terukur dan dituangkan dalam standar pelayanan minimal yang mudah, murah, cepat, aman, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
“Kami berharap LTSA di Pati ini dapat segera berfungsi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada Calon TKI yang akan bekerja, “ ujarnya.
Dalam melakukan pelayanan, kata Edy, petugas pelayanan LTSA juga diminta melakukan sosialisasi tentang budaya-budaya negara tujuan dan jika ada permasalahan melapor kepada perwakilan RI di negara penempatan. Setelah purna bekerja di luar negeri, apabila tidak kembali bekerja ke luar negeri, pemerintah memfasilitasi memberikan pelayanan dan mengedukasi terhadap TKI purna melalui program pemberdayaan masyarakat melalui entrepreneurship maupun kegiatan lainnya.
Meski bekerja di luar negeri kata Edy, memberikan manfaat bukan hanya bagi TKI dan keluarganya, tapi juga bagi masyarakat sekitar dan Pemerintah. Namun demikian, bekerja di luar negeri bukanlah tanpa resiko. Hingga saat ini, banyak TKI yang mengalami permasalahan, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak TKI, baik pada pra-penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.
Percepat Pengurusan DokumenSementara itu pihak perusahaan jasa TKI atau PPTKIS yang hadir pada acara launching ini turut menyambut positif kehadiran LTSA Pati. Salah satunya Endro Dwi Cahyono salah satu pemilik PPTKIS di wilayah kabupaten Pati.
“LTSA akan sangat membantu dalam menghemat waktu dan tenaga para calon TKI,†kata Endro.
Menurutnya, sebelum adanya LTSA diperlukan waktu hingga 2-3 minggu untuk menyelesaikan proses seluruh dokumen calon TKI, namun dengan adanya LTSA, dapat mempersingkat waktu menjadi hanya hitungan hari.
Salah satu calon TKI, Sutipah mengungkapkan dengan adanya LTSA di Pati memudahkan dirinya untuk menyelesaikan segala proses yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri.
“Dulu kan harus bolak-balik Semarang untuk ngurus ini, ke Semarang saja makan waktu 2 jam. Kalau sekarang sudah ada di Pati, saya merasa dipermudah,†ujar ibu da anak itu.
[dzk]
