AP I Ingin Masalah Lahan Bandara Baru Yogya Cepat Selesai

PT Angkasa Pura I (Persero) terus mengupayakan solusi ter­baik bagi warga terdampak pem­bangunan bandara baru dan siap berdialog dengan masyarakat yang masih belum menerima pembangunan Bandara Inter­nasional Baru Yogyakarta di Kulonprogo.

Corporate Secretary Angkasa Pura I, Israwadi mengatakan, pihaknya bekerja berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2017 tentang Percepa­tan Pembangunan dan Pengop­erasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Karenanya, publik perlu me­mahami bahwa Angkasa Pura Iadalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bekerja untuk rakyat dan negara, karena pemegang saham perusahaan adalah pemerintah.

"Bandara baru dibangun untuk memenuhi kepentingan publik dalam hal transportasi udara yang aman dan nyaman. Ma­kanya, sesuai Perpres tersebut, kami ditugaskan pemerintah untuk membangun dan mengop­erasikan bandara baru di Kulon Progo, Yogyakarta," ujarnya, melalui siaran pers, kemarin.

Ia menjelaskan, pengemban­gan dan pembangunan Bandara Internasional Baru Yogyakarta ditujukan untuk memfasilitasi tingginya trafik penumpang se­hingga pelayanan transportasi udara yang mengutamakan kes­elamatan, keamanan dan kenya­manan dapat tetap terwujud.

"Hal ini tidak lepas dari sebagian besar bandara yang dikelola perusahaan tengah men­galami kondisi lack of capacity, termasuk Bandara Internasional Adisutjipto yang ada saat ini," katanya.

General Manager (GM) Ban­dara Adisutjipto Yogyakarta, Agus Pandu Purnama menam­bahkan, dalam melaksanakan tugas pemerintah, perseroan kini telah menyelesaikan pembersihan lahan (land clearing) tahap II meski ada sebagian kecil warga yang masih menolak. ***