. Pengurus Hanura versi Oesman Sapta Odang (OSO) tidak risau dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar kubu Sarifuddin Sudding di Hotel Sultan. Gede Pasek Suardika menyebut munaslub tidak memiliki dasar hukum.
"Penyelenggara tidak punya legalitas, peserta tidak tervalidasi dengan baik. Saya kira itu hanya hiburan untuk mengurangi kekecewaan saja," kata Pasek, Rabu (17/1).
Pasek mengatakan munaslub diselenggarakan oleh orang-orang yang bukan lagi pengurus Hanura.
"SK kepengurusan baru sudah keluar dari Kementerian Hukum dan HAM tadi sore. Mereka bukan lagi pegurus. Yang mengaku sekjen, wakil ketua umum sudah bukan pengurus lagi," papar Pasek.
Pasek menganggap angin lalu klaim kubu Sudding bahwa pelaksanaan munaslub didukung 27 DPD dan pengurus DPC dengan jumlah sesuai yang disyaratkan AD/ART.
"Angka yang diajukan itu cuma
bluffing, cuma pengakuan. Sekarang pengurus-pengurus DPD berkumpul dan bersilaturrahmi dengan ketua umum di rumah beliau. Ratusan DPC juga ada disini. Silahkan cek. Tidak mungkin ada munaslub di tempat lain," kata Pasek.
Pasek menjelaskan berdasarkan AD/ART Partai Hanura, munaslub bisa dilaksanakan jika diusulkan 2/3 DPD dan 2/3 DPC. Jikapun diusulkan 2/3 DPD, ihwal munaslub harus disampaikan ke DPP kemudian DPP yang menentukan antara lain kapan dan dimana agenda munaslub diselenggarakan.
Berdasarkan AD/ART juga, lanjut Pasek, munaslub bisa diselenggarakan atas usul ketua umum dan dewan pembina.
"Ketua umum dan ketua dewan pemibina Pak Wiranto sudah menyatakan tidak ada munaslub, jelas," kata Pasek.
Perlu diketahui, munaslub kubu Sarifuddin Sudding sedianya dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu malam (17/1). Tapi hingga berita ini diturunkan tidak ada tanda-tanda di lokasi akan berlangsung munaslub. Kader Hanura kubu Sarifuddin Suding, Dadang Rusdiana mengatakan, pelaksanaan munaslub ditunda dan akan digelar besok di Kawasan Bambu Apus.
[dem]
