Impor Beras Pundi Jelang Pemilu, KPK Harus Usut!

. Kebijakan impor beras 500 ribu ton terus dipersoalkan. Ditengarai kebijakan tersebut bagian dari skenario mengumpulkan pundi jelang kontestasi politik nasional.

"Hal yang mencurigakan impor beras bertujuan mengumpulkan pundi-pundi persiapan Pemilu 2019 sangat gampang ditarik benang merahnya," kata Waketum Gerindra Arief Poyuono melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya, Rabu (17/1).

Pertama, sebut dia, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita adalah kader partai yang sejak dini menyatakan mengusung Jokowi sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Kedua, Jokowi bersikap acuh dan tidak sedikitpun merespon impor beras 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand padahal dipersoalkan publik.

Meski belakangan dikoreksi impor dilakukan oleh Bulog dari yang awalnya dilakukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), namun dalam analisa Arief, tetap saja tidak menutup adanya permainan mafia untuk meraup rente.

"Bulog hanya jadi cover saja dalam impor beras tersebut. Sebab sepertinya semua beras yang akan diimpor itu Bulog sekarang bisa langsung mengunakan sistim G to G, tetapi Bulog mendapatkannya dari para trader. Sudah pasti para tradernya punya benang merahnya dengan para mafia mafia kuota impor beras yang ada di Kementerian Perdagangan," papar dia.

Oleh karenanya dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tak tinggal diam. Dia menyarankan KPK mengambil langkah yang cepat dan tegas untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap proses pemberian izin impor beras oleh Menteri Enggar yang terkesan dipaksakan tersebut.

"Ini sangat rawan suap dan katabelece," kata Arief.

Dia juga mendorong DPR untuk bersikap. Kebijakan impor beras jelas-jelas tidak berpihak pada para petani yang akan panen raya pada bulan ini.

"DPR harus memanggil Presiden Joko Widodo dan Mendag untuk menjelaskan alasan impor beras itu," kata Arief yang mengingatkan masyarakat bahwa janji Jokowi, Indonesia swasembada beras setelah tiga tahun kepemimpinannya, cuma omong omong kosong.[dem]