Berita

Politik

Impor Beras Hanya Permainan

RABU, 17 JANUARI 2018 | 19:37 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kebijakan impor beras 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dinilai hanya permainan.

"Yang bergejolak harga beras medium, yang diimpor beras khusus. Nggak nyambung," kata aktivis senior Abdulrachim K kepada redaksi, Rabu (17/1).

Impor beras, sebut aktivis 77/78 ini, juga bukan karena kebutuhan menutup stok akibat kurangnya produksi beras nasional.


Dia menyebut masalah beras sangat sederhana tapi diplintir-plintir seolah masalah rumit. Abdulrachim mengaitkan kenaikan harga beras yang kemudian dijadikan alasan impor oleh Kementerian Perdagangan dengan peran Bulog.

"Bulog yang main dengan cara operasi pasar dengan volume yang sangat kecil cuma 30 ribu ton/3 bulan harusnya 600 ribu ton/3 bulan. Stok cukup untuk itu karena 1 bulan lagi sudah panen. Bisa isi gudang Bulog lagi," katanya.

Lagi pula, lanjut dia, jika stok beras surplus pemain beras akan menaikkan harga.

"Mereka kan menguasai jaringan distribusi beras sudah puluhan tahun. Disinilah fungsinya Bulog untuk melawan permainan harga. Kalau Bulog hanya menggelontorkan operasi pasar ecek-ecek pasti harga beras naik. Bukan soal produksi berasnya kurang. Ini permainan harga yang secara tidak langsung didukung Bulog," demikian kata Abdulrachim.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya