Problemnya, Perhitungan Stok Sawah Dan Gudang Tidak Sinkron

Pemerintah perlu mengintegrasikan basis penghitungan stok beras nasional.

Hal ini penting dilakukan agar muncul perhitungan yang sama antara Kementerian Pertanian yang berorientasi produksi dengan Kementrian Perdagangan yang berpikir mengamankan stok kebutuhan beras nasional.

Demikian dikatakan Ketua Umum DPN Pemuda Tani HKTI, Rina Saadah Adisurya.
Sebagaimana diberitakan Kementerian Perdagangan memutuskan impor 500 ribu ton beras yang dijadwalkan masuk Indonesia pada Febuari-Maret 2018 ini.

Sebagaimana diberitakan Kementerian Perdagangan memutuskan impor 500 ribu ton beras yang dijadwalkan masuk Indonesia pada Febuari-Maret 2018 ini.

Kebijakan ini menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat, khususnya petani yang akan memasuki masa panen.

Menurut Rina, tidak terintegrasinya basis perhitungan akan selalu menimbulkan dilema kelangkaan stok pangan di saat musim panen.

"Ini adalah problem logistik yang harus diselesaikan karena stok berbasis sawah berbeda dengan stok berbasis gudang," terangnya.

Kemendag melihat kebutuhan rill di pasar beras nasional, sementara Kementan fokus potensi panen. Perbedaan ini menurut Rina akan dimanfaatkan oleh para pemain trading untuk mengisi kekurangan stok tersebut dengan cara Impor.

Karena itu Rina menyerukan agar pemerintah memperbaiki sistem informasi manajemen logistik pertanian agar terjadi sinkronisasi antar berbagai stakeholder pertanian.

Ia mendukung pernyataan ketum HKTI yang meminta agar pemerintah berhati-hati dalam kebijakan impor beras.

"Pemerintah harus melindungi harga jual beras petani agar semangat perlindungan petani benar-benar dapat dimanifestasikan," pintanya.[wid]