Berita

Padi/net

Bisnis

Komisi IV: Impor Beras Terjadi Karena Masih Ada Ego Sektoral

SENIN, 15 JANUARI 2018 | 21:51 WIB | LAPORAN:

Komisi IV DPR RI tegas menolak rencana pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, untuk impor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand.

Impor beras ini direncanakan masuk Indonesia pada sekitar Februari-Maret 2018. Komisi IV melihat rencana pemerintah tersebut jelas akan merugikan petani.

"Sudah jelas dua minggu ke depan petani akan panen raya beras. Jangan sampai para petani kita menjerit dikarenakan rencana pemerintah impor beras," ujar Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrat, Michael Wattimena dalam keterangannya, Senin (15/1).


Di sisi lain Michael menilai alasan pemerintah mengimpor beras untuk menstabilkan harga beras kurang tepat dan terlalu dibuat-buat.  

Untuk itu, kata dia, Fraksi Partai Demokrat akan terus mendesak agar pemerintah membatalkan rencana impor beras. Sebaliknya, Michael menyarankan pemerintah untuk menggelar operasi pasar berkelanjutan melalui Bulog.

"Bukan lantas mengambil keputusan impor beras yang sifatnya mendadak," kritiknya.

Michael juga berharap Satgas Pangan di bawah kepolisian segera bergerak dan bekerja untuk menyelidiki penyebab gejolak harga beras di pasaran.  

Menurutnya jangan sampai kenaikan harga beras karena adanya permainan dari spekulan.  Selain itu rencana impor beras lebih pada ego sektoral dengan tidak mementingkan masukan dari sektoral, khususnya Kementerian Pertanian.

"Kami Komisi IV melihat tidak adanya tidak ada sinkronisasi atau koordinasi antara Menteri Pertanian dengan Menteri Perdagangan. Harusnya pemerintah duduk bareng, seperti menteri terkait yang berhubungan menangani perihal beras," demikian Micahel. [san]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya