Berita

RR Sidak Beras/RMOL

Bisnis

Rizal Ramli: Dewan Pengawas Bulog Tidak Jujur, Pak Jokowi Gantilah!

SENIN, 15 JANUARI 2018 | 21:48 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

RMOL. Ekonom senior Rizal Ramli mencium kejanggalan dibalik rencana pemerintah melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengimpor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand.

Rizal mengaku heran kepada Bulog yang pada tahun 2017 hanya membeli beras dari petani sebanyak 1 juta ton. Padahal, untuk memenuhi memenuhi kebutuhan stok dalam negeri dibutuhkan sekitar 30 juta ton. Untuk itu, seharusnya Bulog membeli sekitar 2 hingga 2,5 juta ton.

"Saya enggak jelas apa alasanya, segaja atau tidak disengaja. Kalau cuma 1 juta ton sudah pasti ada potensi beresiko kekurangan pasok," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian era Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu saat meninjau Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (15/1).


Mantan menteri koordinator bidang maritim dan sumber daya itu juga menduga rencana impor beras memang telah diatur sebelumnya. Pasalnya Dewan Pengawas Bulog Sudar Sastro Atmojo yang dulu menjabat sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan merupakan pengusaha yang memiliki kuota impor textile.

"Dia itu raja kuota textile banyak duit dulu karena pengusaha, bisa beli kuota nah kok ditaro jadi Dewas Bulog pasti main lagi, saya minta pak Jokowi digantilah ini cari orang yang jujur, yang amanah karena kalau tidak ini jadi masalah," tutur Rizal.

Rizal juga mengungkapkan, dibalik motif impor biasanya ada komisi yang lumayan besar yaitu berkisar antara 10 hingga 30 ribu dolar AS.

"Harga di Bangkok sekitar Rp 6.000, dalam negeri sudah diatas Rp 11.000. Ya kalaupun impor pakai kapal asuransi shiping, paling sampe jakarta Rp 7.000-7.500 jadi banyak inefisiensi dalam distribusi kita. Dan kalau belinya pada musim panen di Bangkok lihat harganya dibawahkan untungnya bisa gede lagi, itu," demikian Rizal.  [san]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya