Berita

Bisnis

IMPOR BERAS

Rizal Ramli Kritik Bulog Yang Pasif

SENIN, 15 JANUARI 2018 | 20:57 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Seharusnya, Badan Urusan Logistik atau Bulog memiliki cadangan stok beras sebanyak 2 sampai 2,5 juta ton yang bisa digelontorkan untuk mengatasi kenaikan harga beras di daerah-daerah.

Artinya, Bulog bisa mengintervensi dengan melakukan operasi pasar sehingga menekan harga.

Begitu yang dikatakan oleh ekonom senior mantan Kepala Bulog, Rizal Ramli, menanggapi rencana pemerintah mengimpor 500.000 ton beras dari Vietnam dan Thailand.


"Bulog itu fungsinya untuk stabilisasi, dengan modal stok 2,5 juta ton bisa bikin stabil pasar 30 juta ton di seluruh Indonesia. Syaratnya, Bulog harus aktif," kata Rizal saat meninjau Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Senin (15/1).

Rizal menyayangkan Bulog yang saat ini tidak aktif. Ia mencontohkan, Bulog hanya membeli 58 persen atau sekitar 1 juta ton beras dari petani pada tahun 2017. Ia pertanyakan mengapa Bulog tidak membeli 2 sampai 2,5 juta ton beras untuk stok dalam negeri.

"Karena kalau beli dari rakyat 2,5 juta ton jadi enggak ada kebutuhan untuk impor. Perlu kalian pertanyakan kenapa Bulog tidak beli sesuai target, apa alasannya, sengaja? Kalau sengaja, saya kasihan sekali. Pemerintahan Jokowi dikerjain nih," ungkap dia.

Alasan stabilisasi harga karena masa panen petani baru berlangsung di bulan Februari-Maret mendatang, juga dianggapnya tidak relevan sebagai dasar impor. Stok 950.000 ton beras yang saat ini dimiliki Bulog pun sejatinya sudah mencukupi.

"Kalau stok yang ada di Bulog sekarang 950.000 ton, sebetulnya cukup buat dua bulan Januari-Februari, untuk rakyat miskin, untuk stabilisasi. Panen sudah mulai di beberapa daerah. Sebetulnya kalau stock management-nya canggih, Bulog aktif, maka tidak diperlukan impor. Tapi karena Bulognya pasif, jadi berisiko," terang Rizal. [ald]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya