Impor Beras Sangat Melukai Petani

Kebijakan Pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam dikritisi banyak pihak. Anggota Komisi IV DPR Zainut Tauhid Sa'adi menilai keputusan Kementerian Perdagangan melakukan impor sebagai bentuk kepanikan menghadapi lonjakan harga beras di dalam negeri.

"Kebijakan impor beras merupakan bentuk kepanikan pemerintah dalam menghadapi gejolak kenaikan harga. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah tidak memiliki blueprint perberasan nasional dan juga menunjukkan lemahnya database yang terkait dengan ketersediaan stok beras nasional," kata Zainut dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (15/1).

Zainut menekankan kebijakan impor beras bukanlah hal yang tabu karena untuk tujuan memenuhi kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Bahkan dalam kondisi tertentu yang jika tidak dilakukan akan membahayakan kehidupan masyarakat, maka kegiatan impor beras menjadi wajib hukumnya.

Yang menjadi masalah, katanya, impor beras dilakukan pada saat bersamaan dengan musim panen. Hal ini merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan sangat melukai perasaan para petani nasional.

"Kasihan mereka sudah bekerja keras membanting tulang memeras keringat begitu panen tiba harganya jatuh dan tidak sesuai dengan harapan mereka," katanya.

Dia melihat perlu ada perencanaan yang matang dengan didukung data statistik yang akurat dari sumber data yang resmi untuk dijadikan rujukan bersama para pemangku kepentingan pangan nasional.

"Sehingga tidak ada gurita besar yang bernama kartel yang sengaja ingin mengambil keuntungan di tengah kelemahan data birokrasi kita," tutup politisi PPP itu.[dem]