Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Kasihan Petani Sudah Kerja Membanting Tulang

SENIN, 15 JANUARI 2018 | 09:45 WIB | LAPORAN:

Pemerintah terkesan panik menghadapi gejolak kenaikan harga beras sehingga mengambil langkah impor. Di samping itu bukti pemerintah tidak memiliki blueprint perberasan nasional.

"Kebijakan impor beras juga menunjukkan lemahnya database yang terkait dengan ketersediaan stok beras nasional," ujar nggota Komisi IV DPR dari Fraksi PPP, Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangannya, Senin (15/1).

Menurut dia, kenaikan harga beras bukan sekali dua kali terjadi dan solusi paling cepat dan praktis diambil pemerintah dengan impor. Alasannya untuk menambah stok beras nasional sehingga harga di pasar dapat terkendali dan normal kembali.


Namun yang disayangkannya impor beras kali ini berdekatan musim panen.

"Kasihan mereka sudah bekerja keras membanting tulang memeras keringat begitu panen tiba harganya jatuh dan tidak sesuai dengan harapan mereka," tuturnya.

Menurut dia, dalam hal ini jika bukan Menteri Pertanian atau Menteri Perdagangan maka kemungkinan ada pihak ketiga yaitu kartel ingin mengambil keuntungan kelemahan birokrasi di negeri ini.

"Hal ini membenarkan anggapan bahwa negara memang tidak berdaya berhadapan dengan para mafioso pangan yang rakus memburu rente semata," tutupnya.[wid]


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya