Berita

Foto/Net

Bisnis

Impor Beras Penuh Keganjilan

SENIN, 15 JANUARI 2018 | 09:21 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Thohir kecewa berat dengan keputusan pemerin­tah melakukan impor beras. Karena, stok beras masih cukup dan tidak lama lagi akan memasuki masa panen raya.

"Stok (Perum Bulog) saat ini anggap cuma ada 950 ribu ton. Kalau digelontorin 260 ribu saja, itu sudah cukup sampai panen raya bulan depan," kata Winarno kepada Rakyat Merdeka, pada akhir pekan.

Dia menilai, impor beras penuh dengan keganjian. Per­tama, ada kesan, impor telah direncanakan. Penyerapan Bulog pada tahun ini hanya 2,2 juta ton, padahal biasanya serapan mencapai 3,5-3,7 juta ton.


Kedua, pengambilan kepu­tusan terkesan terburu-buru, mengingat Februari dan Maret jadwal panen raya.

"Apakah ada yang mau ambil keuntungan? Apakah ada yang butuh amunisi (dana) menjelang tahun politik?" tanyanya.

Ketiga, tabrak aturan. Menu­rut Winarno, ada Peraturan Presiden (Perpres) yang me­nyebutkan impor tidak boleh dilakukan satu bulan sebelum panen dan dua bulan setelah panen. Keempat, penyampaian keterangan impor oleh Men­teri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita tidak di­dampingi pejabat lain.

"Keputusan impor beras biasanya diputuskan mela­lui rapat koordinasi terbatas. Apakah sudah melalui itu? Pada ke mana tim pangan?" cetusnya.

Dan, kelima, penunjukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai im­portir. Padahal, Bulog lebih layak karena memiliki gudang penyimpanan dan penunjang lainnya.

"Kami pasti akan meminta pertanggungjawaban jika harga gabah petani jatuh," tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Filipina. Beras itu akan didatangkan secara bertahap mulai akhir Januari hingga bulan Maret. Kementerian Dalam Negeri (Kemendag) beralasan impor dilakukan untuk menekan harga beras premium dan me­dium yang belakangan melam­bung melewati harga eceran tertinggi (HET).

Menurut Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan, proses impor dilakukan PPI merupakan proses impor pada umumnya. Pasalnya, beras yang diimpor jenis khusus dan bukan jenis medium.

Sementara itu, Gubernur Su­lawesi Selatan (Sulsel) Syah­rul Yasin Limpo menyatakan kesiapannya memasok beras ke daerah yang kekurangan. Karena, stok beras Sulsel ber­limpah, cukup untuk 20 bulan ke depan.

"Sulsel dapat bertahan hingga 20 bulan. Di sini ada 82.000 ton, karena itu jika ada perintah, angkut saja (beras) ini ke seluruh provinsi 34 provinsi masing masing ambil 2.000 ton," ungkap Syahrul usai menggelar sidak beras, Sabtu (13/01).

Dia memperkirakan, tidak lama lagi stok beras di Sul­sel akan bertambah karena beberapa daerah sudah mulai panen.

"Pada bulan Maret, kami akan over stock 2,6 juta ton," imbuhnya. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya