Tata Niaga Perberasan Sangat Buruk Di Era Jokowi!

Keputusan pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand dengan alasan stabilitas harga di pasaran terus menuai kritikan tajam dari banyak kalangan, tak terkecuali wakil rakyat di Senayan.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini memaparkan, data menunjukkan produksi beras nasional sebenarnya surplus sebagaimana diakui sendiri oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

Kenaikan harga beras tingkat medium dan premium di pasaran dalam beberapa waktu terakhir, memang telah meresahkan masyarakat. Namun, Jazuli menekankan, sudah menjadi tugas pemerintah untuk segera mengendalikan laku kenaikan harga beras tersebut. Sebab jika dibiarkan akan berdampak inflasi yang akhirnya semakin membebani rakyat.

"Tapi, di tengah surplus beras petani di berbagai daerah yang Januari-Februari ini memasuki masa panen, kebijakan impor beras jelas bukan solusi, melainkan semakin menekan petani," kritiknya.

Ia menilai wajar sejumlah Pemda dan petani lokal serempak menolak masuknya beras impor tersebut. Kenaikan harga di tengah surplus produksi beras, kata dia, justru menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan harga dan pasokan perberasan nasional.

"Ditambah lagi solusi instan yang diambil pemerintah adalah impor, ini menunjukkan tata niaga perberasan yang sangat buruk," kritik Jazuli.

Pemerintah menurut Jazuli lemah dalam koordinasi dan supervisi sehingga tidak mampu mengintervensi pasar dan mengendalikan stok pangan yang ada di pasar. Dus, ketika ada gangguan dalam rantai pasok, harga langsung naik dan pasokan berkurang drastis.

"Kebijakan impor 500 ribu ton beras ini sekaligus menunjukkan rendahnya keberpihakan dan perhatian pemerintah pada petani," tegas Jazuli.[wid]