. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak tinggal diam terhadap kebijakan impor beras 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Komisi anti rasuah dianggap perlu melakukan penyelidikan.
"KPK harus meneliti apakah ada oknum menteri atau lainnya yang menerima komisi dari impor beras tersebut," kata aktivis senior Abdulrachim K kepada redaksi, Sabtu (13/1).
KPK menurut aktivis 77/78 itu, jangan ragu memproses secara hukum jika ditemukan bukti-bukti.
"Kalau ada (oknum pejabat terima komisi) harus segera ditangkap," imbuhnya.
Abdul Rachim bukan satu-satu pihak yang mendorong penegak hukum mengusut impor beras 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand yang rencananya masuk Indonesia akhir Januari nanti. Dorongan yang sama antara lain disampaikan eksponen gerakan 98 Haris Rusly Moti.
Haris Rusli meminta Satgas Pangan Polri membongkar kasus ini karena patut diduga diwarnai kongkalikong antara pejabat dengan kartel impor. Ia meminta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita diperiksa dan menelusuri potensi aliran uang dibalik terbitnya izin impor tersebut.
Dorongan agar penegak hukum menelisik kebijakan impor beras cukup beralasan. Berkaca dari kasus tahun 2008, Widjanarko Puspoyo selaku Direktur Utama Perum Bulog divonis 10 tahun penjara oleh Hakim PN Jakarta Selatan antara lain karena dinyatakan menerima sejumlah uang dari broker impor beras dari beberapa negara.
[dem]
