Berita

Foto/Net

Bisnis

Duh, Produksi Kertas Terancam Kusut Nih

15 Perusahaan Gulung Tikar
SABTU, 13 JANUARI 2018 | 12:57 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Asosiasi Pengusaha Kertas dan Pulp Indonesia (APKI) mencatat sepanjang tahun lalu ada 15 perusahaan kertas yang berhenti operasi karena sejumlah faktor. Salah satunya tingginya biaya produksi. Jika terus dibiarkan, produksi kertas bisa terancam kusut.

Ketua APKI Aryan Warga Dalam mengatakan, dari total 85 izin perusahaan pulp dan kertas yang tercatat beroperasi di Indonesia saat ini yang aktif adalah sebanyak 70 perusa­haan. "Tahun ini catatan kami ada 15 perusahaan tidak berop­erasi," kata Aryan di Jambi, kemarin.

Dia menjelaskan, dari 70 pe­rusahaan pulp dan kertas yang masih aktif beroperasi itu, dua perusahaan bergerak di sektor pengolahan pulp. Lalu enam perusahaan di sektor pengolahan pulp dan kertas (terintegrasi) dan 62 perusahaan di sektor pengo­lahan industri kertas.


Sementara itu, dari perusahaan yang aktif itu saat ini memiliki kapasitas produksi untuk in­dustri pulp sebesar 8,3 juta ton. Sedangkan kapasitas industri kertas secara nasional sebanyak 10,43 juta ton per tahun.

"Berdasarkan catatan kami pada 2017 dari perusahaan yang aktif itu mampu memproduksi pulp sebanyak 7,1 juta ton dan produksi kertas sebanyak 10,6 juta ton," katanya.

Pihaknya mengklaim, peluang industri pulp dan kertas ke depan masih terbuka lebar. Apalagi konsumsi kertas masyarakat di Indonesia yang dinilai saat ini masih rendah.

"Kami meyakini industri pulp dan kertas masih punya pe­luang, karena konsumsi kertas di Indonesia per kapita hanya 32,6 kilogram dan kondisi ini masih rendah dibandingkan dengan negara maju lainnya," kata Aryan.

APKI mencatat sekitar 60 persen dari produksi pulp dan kertas dalam negeri diekspor dan nilai ekspor kertas nasional pada tahun 2016 mencapai 3,4 miliar dolar AS. Sementara nilai ekspor pulp sebesar 1,5 miliar dolar AS. China dan Korea masih jadi tujuan ekspor. Kemudin disusul Jepang dan Amerika Serikat.

"Hasil ekspor tersebut me­nempatkan Indonesia sebagai produsen pulp terbesar ke-9 dunia, dan untuk produksi ker­tas, Indonesia berada di posisi enam dunia," tukasnya.

Turunkan Harga Gas

Pelaku industri kertas dalam negeri mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga gas. Saat ini, harga gas dinilai masih kemahalan sehingga ber­pengaruh besar terhadap total biaya produksi.

Menurut Aryan, "Pelaku usaha masih keberatan dengan tingginya harga gas yang digunakan se­bagai bahan bakar untuk indutri pulp dan kertas dalam negeri. Saat ini, harganya antara 9-11 dolar AS per mmbtu (million metric british thermal units)," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Masih tingginya harga gas sangat berpengaruh besar ter­hadap total biaya produksi. "Kami mendesak pemerintah agar merealisasikan penurunan harga gas industri kertas men­jadi 5 dolar AS per mmbtu," ungkapnya.

Penurunan harga gas diperlu­kan untuk mendorong pening­katan kinerja industri pulp dan kertas sebagai indutstri nasional yang strategis dan prioritas. Un­tuk menyiasati tingginya harga gas itu, pihaknya mendorong anggotanya untuk menggunakan bahan bakar alternatif dengan memanfaatkan limbah kulit kayu untuk pembangkit bagi industri itu. "Sebagian besar perusahaan pulp dan kertas sudah menerap­kan itu," tukasnya.

Sebelumnya, Peneliti Lem­baga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Riyanto mengatakan, industri pulp dan kertas memiliki peran yang besar dalam perekonomian. Pasalnya, industri kertas menyerap jutaan tenaga kerja.

Berdasarkan data tahun 2016 setidaknya industri pulp dan kertas menyerap 1,49 juta orang. Menurutnya, jika industri ini terganggu maka sekitar 6 juta orang terganggu kehidupannya. "1,5 juta tenaga kerja yang terli­bat. Kalau industri collapse atau tutup ada 1,5 juta orang, kalau 4-5 orang antara 6 juta orang ter­ganggu kehidupannya walaupun sementara," kata dia

Dia menuturkan, industri ini terkait dengan banyak industri lain. Sebutnya, industri pulp dan kertas berkaitan dengan produksi kemasan, tisu, dan lain-lain. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya