Berita

Foto/Net

Bisnis

RI Saatnya Jadi Negara Industri

Realisasi Investasi Tembus Rp 288,5 Triliun
SABTU, 13 JANUARI 2018 | 12:49 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Hingga pertengahan Desem­ber 2017, jumlah investasi baru yang masuk ke Indonesia men­capai 42,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 568, 6 triliun dengan 1.054 proyek. Penyumbang terbesar disumbang industri yang mencapai 21,6 miliar dolar AS atau Rp 288,5 triliun dengan 256 proyek. Sudah saatnya kita jadi negara industri.

"Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberikan kemudahan berbisnis di dalam negeri agar para investor menin­gkatkan modalnya di Indonesia dalam membangun pereko­nomian nasional yang lebih inklusif dan berkualitas," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, kemarin.

Selain ditopang sektor industri, investasi baru juga ditopang oleh sektor pariwisata menyumbang sebesar 17 miliar dolar AS atau Rp 226,9 triliun dengan 159 proyek, pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) 1,2 miliar dolar AS atau Rp 16 triliun dengan 98 proyek dan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) 1,18 miliar dolar AS atau Rp 15,7 triliun dengan 32 proyek.


Selanjutnya sektor perdagan­gan 0,92 miliar dolar AS atau Rp 12,2 triliun dengan 427 proyek, dan pertanian 0,27 miliar dolar AS atau Rp 3,6 triliun dengan 22 proyek, serta sektor lainnya sebe­sar 0,43 miliar dolar AS atau Rp 5,7 triliun dengan 60 proyek.

Ketua Umum Golkar itu men­gatakan, bersama dengan pe­mangku kepentingan terkait terus bersinergi untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investa­si di sektor industri. Caranya den­gan penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kepastian hukum, penggunaan teknologi terkini, efisiensi dan produktivitas, serta pemberian insentif fiskal.

Selanjutnya, ketersediaan bahan baku, harga energi yang kompetitif, sumber daya ma­nusia (SDM) kompeten, serta kemudahan akses pasar dan pembiayaan. "Pertumbuhan konsumsi juga perlu dijaga dan kembali ditingkatkan agar permintaan terhadap produk-produk industri semakin men­ingkat," imbuhnya.

Peningkatan komitmen investa­si baru ini didorong Peraturan Presiden (Perpres) No 91 Tahun 2017 tentang Peraturan Perce­patan Pelaksanaan Berusaha. Di samping itu juga berkat kolaborasi dua Satuan Tugas (Satgas), yaitu Satgas Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB). Kedua satgas tersebut mengubah seluruh proses investasi dan usaha di Indonesia menjadi online dan terintegrasi.

Sementara proyeksi investasi di industri secara keseluruhan sektor manufaktur pada tahun ini sebanyak Rp 352 triliun. Dengan adanya investasi di sektor in­dustri, tercipta lapangan kerja baru dan multiplier effect seperti peningkatan nilai tambah dan penerimaan devisa dari ekspor. "Industri menjadi penunjang utama dari target pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Sebelumnya, pengamat ekono­mi Faisal Basri mengatakan, agenda pembangunan industri saat ini masuk dalam titik krusial agar Indonesia bisa masuk dalam kelompok negara berdaya saing tangguh. Dalam beberapa tahun terakhir, laju pertumbuhan in­dustri selalu berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi.

"Ini tidak sehat. Meskipun secara total value added sektor industri Indonesia berada di po­sisi ke 4 dunia, kita tidak boleh terkecoh karena secara per kapita nilai tambah sektor industri kita kalah dengan negara seperti Viet­nam," kata Faisal. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya