Pemerintah akhirnya memutuskan impor beras untuk meredam harga di pasaran yang kian melambung. Sebanyak 500 ribu ton beras didatangkan dari Thailand dan Vietnam untuk menambah stok yang terus menyusut.
Wacana mengimpor beras ini sebenarnya sudah muncul sejak awal pekan lalu. Antara lain disampaikan Wapres Jusuf Kalla yang cemas memantau pergerakan harga beras medium di pasaran yang naik sejak akhir tahun. Malah kenaikannya mengkhawatirkan karena sudah mencapai rekor baru yaitu Rp 14 ribu per kilogram. Padahal menurut harga eceran tertinggi (HET) harga beras jenis medium dipatok Rp 9 ribu per kilogram. Stok beras yang dimiliki Bulog pun di bawah batas aman, 900 ribu ton. JK bilang, jika harga beras tak kunjung turun, pemerintah harus segera impor. Memang akan ada panen raya bulan depan, tapi JK khawatir stok tak cukup.
Baru pada Kamis malam kemarin, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita merealisasikan impor beras dengan mengeluarkan Permendag Nomor 1 Tahun 2018. Enggar mengatakan, impor beras adalah solusi efektif jangka pendek untuk menjaga stok dan menurunkan harga. Jenis beras yang akan diimpor untuk keperluan khusus dengan spesifikasi bulir patah di bawah lima persen.
Meski masuk dalam golongan beras khusus, Enggar memastikan komoditas pangan utama itu akan dijual dengan harga medium. Impor akan dilakukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), bukan Bulog. Beras impor ini akan diedarkan lewat gerai retail modern bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).
Beras yang diimpor itu diperkirakan masuk ke Indonesia akhir Januari, atau sebelum masa panen raya yang jatuh awal Februari-Maret nanti. Pemerintah berharap impor tidak mengganggu harga gabah petani seusai panen.
Terkait hal ini, JK kembali bicara lagi. JK menjamin keputusan mengimpor beras tidak akan merugikan petani. Impor untuk merespons minimnya stok beras di daerah penghasil beras. "Karena stok sekarang lagi kurang, serap dulu beras (dari luar), baru kemudian jual," kata JK saat dicegat awak media di Masjid Istiqlal, kemarin.
Menurutnya, meski tidak berperan dalam impor beras, Bulog akan berperan dalam operasi pasar.
Sementara, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menilai, impor beras tersebut menunjukkan Jokowi-JK begitu mencintai rakyat.
"Tidak ingin (harga beras) di konsumen tinggi, petani tidak boleh rugi," kata Amran di Kantor Kemenko Perekonomian, kemarin.
Dia menyebut jumlah impor beras yang rencananya akan dilakukan akhir Januari 2018 tidak signifikan dibanding kebutuhan konsumsi beras masyarakat per bulan sebesar 2,5 juta ton per bulan.
"500 ribu ton itu setara dengan (kebutuhan) enam hari," ungkapnya. Sehari sebelumnya, Amran masih bersikeras mengatakan stok beras masih aman. Apalagi bulan depan sudah masuk panen raya dengan potensi produksi mencapai 4,9 juta ton atau surplus 3 juta dari stok minimal.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori mempertanyakan keputusan pemerintah mengimpor beras. Soalnya, jika merujuk data Kementan dan BPS, kebutuhan beras masih cukup. Dia juga menilai keputusan membuka kran impor saat ini sangat terlambat dan berpotensi mubazir jika merujuk pada data Kementan.
Senada disampaikan Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa yang memperkirakan beras impor baru akan sampai kepada konsumen akhir Februari atau awal Maret. "Celakanya, sudah panen raya," kata Dwi melalui sambungan telepon, tadi malam. ***
