Ekonom senior, Rizal Ramli mengkritik keras kebijakan impor yang beras yang dilakukan pemerintah di awal tahun 2018.
"Ajaib ada rapat keputusan harus impor dalam dua-tiga hari ini, yang bener saja, sebentar lagi kan mau panen. Ini membuat petani makin sengsara," kata Menteri Koodirnator bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu dalam sebuah acara di televisi swasta, Jumat (12/1).
Menurut mantan Kepala Bulog itu, kebijakan yang menyengsarakan petani itu menandakan jika data yang dimiliki pemerintah soal distribusi dan stok beras tidak jelas. Selama ini, kata Rizal, data yang berkaitan dengan beras dimiliki oleh Kementerian Pertanian (Kementan) atau Bulog, namun dilapangan data-data itu kerap berbeda.
"Ada Kementan yang kadang angkanya berlebihan. Jadi sekarang masalahnya itu ada di data, mana yang benar," ungkap Rizal.
Mantan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya ini menekankan jika sumber utama yang bsa menetapkan dan mengatur agar data soal beras bisa benar adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang saat ini dipimpin oleh Darmin Nasution.
"Cuma saya bingung sekarang Menko Perekonomian ada dimana? Khususnya posisi dia dalam menentukan data soal beras," sindir Rizal.
Sebetulnya tugas tersebut kata Rizal sangat sederhana dan tak makan waktu yang lama. Menko Perekonomian cukup mengumpulkan Kementan, Bulog dan Kementerian Perdagangan untuk memaparkan data.
"Jadi kasih data, basisnya apa, estimasinya masuk akal tidak, perdangannya gimana, baru cari titik temu dan biasanya data yang valid itu ada ditengah-tengah," tegas Rizal.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah impor demi mengamankan pasokan beras. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, sebanyak 500 ribu ton beras akan segera didatangkan dari Thailand dan Vietnam pada akhir bulan ini.
"Saya tidak mau mengambil resiko kekurangan pasokan. Saya mengimpor beras khusus," ujarnya, dalam konferensi pers di Auditorium Kementerian Perdagangan, Kamis (11/1).
Mendag menjelaskan, beras yang akan diimpor adalah beras kualitas khusus yang tidak ditanam di Indonesia. Jenis beras tersebut memiliki spesifikasi bulir patah di bawah lima persen. Meski masuk dalam golongan beras khusus, Enggartiasto memastikan komoditas pangan utama itu akan dijual dengan harga medium.
[san]
