Berita

Net

Bisnis

Komisi IV: Kebijakan Menteri Enggar Sengsarakan Petani

JUMAT, 12 JANUARI 2018 | 20:59 WIB | LAPORAN:

Komisi IV DPR mempertanyakan kebijakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait impor beras sebanyak 500.000 ton. Langkah itu terkesan dipaksakan.

"Pada logikanya, kita berpikir bahwa di bulan Oktober adalah musim tanam dan Januari sudah panen raya yang puncaknya pada bulan Februari. Lalu untuk apa mendag repot-repot mengeluarkan izin impor," ujar anggota Komisi IV Firman Soebagyo kepada wartawan, Jumat (12/1).

Dia mengatakan, sesuai informasi dan data yang akurat bahwa surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan. Karena, pada Januari 2018 stok beras masih terdapat banyak. Bahkan kondisi harga baik menjelang Lebaran dan Natal juga dapat terkendali.


"Saya sangat kecewa dan mengecam keras kebijakan mendag yang semakin akan membuat kecewa dan menyengsarakan petani," kata Firman.

Politisi Partai Golkar itu mengingatkan jika di tahun 2018 adalah tahun politik. Karenanya semua pihak diminta waspada, sebab kebijakan tersebut juga bisa dijadikan untuk kepentingan tertentu.

"Kejadian ini sangat janggal karena impor beras harusnya merujuk pada Undang-Undang Pangan bilamana produk nasional dan stok nasional tidak tercukupi maka baru diperbolehkan impor. Itu pun harus dapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian," jelas Firman.

Untuk itu, Komisi IV meminta Kementerian pertanian segera melakukan klarifikasi dan pengecekan apakah ada kekurangan stok beras di lapangan. Apalagi, sebelumnya Mentan Amran Sulaiman menyatakan bahwa stok pangan nasional lebih dari cukup. Bahkan, pada Januari dengan puncaknya Februari akan terjadi panen raya di wilayah tertentu.

"Oleh karena itu, kebijakan impor yang dilakukan mendag akan semakin menyengsarakan petani dan tidak sejalan dengan Nawacita presiden Joko Widodo," demikian Firman.

Mendag Enggartiasto Lukita sendiri memastikan akan mengimpor sebanyak 500.000 ton beras khusus untuk memperkuat stok dalam rangka menekan harga beras di tingkat konsumen. Beras itu didatangkan berbagai negara seperti Vietnam dan Thailand.

Enggar mengatakan, impor akan dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan mitra agar pemerintah bisa melakukan pengendalian. Akhir Januari nanti pasokan beras impor mulai masuk sehingga dapat mengisi kekosongan hingga musim panen pada Februari dan Maret mendatang. [wah]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya