Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

Gerindra: Kami Tidak Memalak, Kami Hormati Kekecewaan La Nyalla

JUMAT, 12 JANUARI 2018 | 16:58 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Partai Gerindra menegaskan tidak meminta uang mahar dari La Nyalla Mattalitti jika mau diusung sebagai calon gubernur Jawa Timur. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono memperingatkan La Nyalla berhenti berpolemik.

"Bukan mahar tapi sesuai statement La Nyalla bahwa dia diminta menyediakan 40 miliar itu untuk dana saksi di TPS. Jadi nggak benar kami memalak La Nyalla untuk diusung Gerindra di Pilgub Jatim," kata dia melalui pesan elektronik kepada redaksi, Jumat (12/1).

Arief mengatakan dana Rp 40 miliar yang disebut La Nyalla Mattalitti untuk membayar saksi di TPS sangat kurang. Jumlah TPS di Pilgub Jatim ada 69 ribu TPS. Jika dihitung total dana yang dibutuhkan untuk saksi yang ditempatkan di TPS, PPS, PPK dan KPUD sebesar Rp 141,3 miliar.


Rinciannya ada 3 orang saksi yang ditempatkan di tiap TPS. Karena ada 69 ribu TPS di Pilgub Jatim maka dibutuhkan 207 ribu saksi. Ini belum termasuk saksi di tingkat PPS, PPK, KPUD, dimana jumlah PPS ada 8501, 664 PPK, 38 KPUD kabupaten/kota.

Untuk saksi tiap PPS Dan KPK ditempatkan 5 orang sehingga total yang dibutuhkan 45285 saksi, sementara untuk mengawal suara calon di KPUD kabupaten/kota perlu 190 saksi.

Total dana uang makan yang diperlukan saksi di TPS perorang 200 ribu sehingga butuh Rp 41 miliar. Untuk dana saksi di 45285 PPS sebanyak Rp 300 ribu persaksi perhari dibutuh tiga hari kerja hingga rekapitulasi, maka perlu dana Rp 41,55  miliar. Uang makan 190 saksi di tingkat KPUD perhari 400 ribu selama 7 hari, jadi butuh dana Rp 5,3 miliar.

Sebelum menjadi saksi di TPS, para saksi mendapatkan pelatihan sebagai saksi TPS Jika dipatok biaya pelatihan per saksi 100 ribu, maka untuk 3 hari pelatihan butuh dana Rp 94,5 miliar.

"Nah kalau cuma 40 miliar nggak cukup lah karena yang dibutuhkan 141.3 miliar rupiah. Kekurangannya biasanya yang nombok itu Partai Gerindra yang diambil dari kader-kader Gerindra di eksekutif dan legislatif," kata Arief.

"Memang ada apa orang mau jadi saksi tanpa dikasi uang makan dan uang transport. Itulah realita demokrasi dimana-mana butuh biaya. Kok aneh jadi Gerindra yang disudutkan. Yang ada juga kita takut kalau nanti akhirnya kader Gerindra yang suruh urunan untuk uang saksi di TPS," sambung dia.

Ia mengungkapkan bahwa La Nyalla gagal maju di Jatim karena tidak dapat tambahan dukungan dari PAN, satu-satunya partai yang mungkin bisa diajak koalisi. Sesepuh PAN Amien Rais sudah menyatakan mendukung La Nyalla tapi dukungan tersebut dicuekin Ketum PAN Zulkifli Hasan dan pengurus DPW PAN Jatim.

"Jadi saya minta La Nyalla untuk berhenti berpolemik, karena kami masih menghormati kekecewaan La Nyalla yang ditolak PAN," demikian Arief Poyuono.[dem] 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya