Berita

Foto: Net

Politik

Dubes Yuddi Chrisnandi Resah, Apakah Reformasi Sudah Berhenti?

KAMIS, 11 JANUARI 2018 | 07:50 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Dutabesar Republik Indonesia untuk Ukraina, Yuddi Chrisnandi, sedang resah. Dia mengirimkan sebuah pesan berisi pertanyaan ke sebuah grup WA yang sebagian besar anggotanya tokoh penting dan pejabat atau mantan pejabat di negara ini.

Keresahan Yuddi terkait fenomena keterlibatan anggota TNI dan Polri yang masih aktif dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah tahun ini.

Dia bertanya, apakah reformasi sudah berhenti.


Reformasi Nasional yang kita perjuangkan bersama sejak 20 tahun lalu, tulis mantan anggota DPR RI itu, yang diawali oleh reformasi internal ABRI, dilanjutkan reformasi birokrasi dan Polri, bertujuan untuk memberikan batas yang jelas antara aparatur negara yang harus netral dalam memberikan pelayanan/perlindungan kepada masyarakat dan politisi yang memiliki afiliasi partai politik/partisan.

Sebagai konsekuensinya, anggota TNI/Polri/PNS aktif tidak boleh berpolitik praktis atau menjadi aktivis parpol, atau terlibat aktif dalam kegiatan politik. Termasuk dalam hal mengikuti kontestasi politik.

"Apakah reformasi yang kita perjuangkan dengan tujuan di atas serta batas-batas aturan yang sangat jelas, masih kita pegang bersama?" tanya dia.

"Atau sudah kita kesampingkan. Dengan maraknya perwira-perwira aktif dan birokrat-birokrat mengikuti kegiatan atau kontestasi politik di bawah panji-panji parpol. Apakah reformasi sudah berhenti?" demikian tanya Yuddi lagi.

Pesannya itu dia kirimkan beberapa saat lewat tengah malam tadi (Kamis, 11/1).

Dalam pesan berikutnya, yang hanya kurang dari setengah jam setelah pesan pertama, Yuddi mengatakan, jawaban atas pertanyaan ini sangat dibutuhkan. Dia yakin, bukan hanya dirinya yang peduli, tetapi banyak orang.

"Mohon pencerahan untuk kami yang saat ini sedang bertugas jauh dari hiruk pikuk politik tanah air... Pertanyaan ini mewakili kebanyakan orang, setidaknya mereka yang jauh dari tanah air merasakan "gamang" dengan situasi politik saat ini. Terimakasih jika ada yang berkompeten untuk menjawabnya," tulis Dubes Yuddi lagi. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya