Harga Beras Tetap Mahal, Pemerintah Harus Kaji Opsi Impor

Tingginya harga beras medium masih membebani masyarakat, terutama mereka yang tergolong miskin. Harga beras yang terus tinggi juga dikhawatirkan akan mempengaruhi inflasi nasional yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian. Pemerintah seharusnya tidak menutup pintu pada opsi mengimpor beras.

Kabag Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, kondisi di lapangan berbeda dengan data yang selama ini disampaikan Kementerian Pertanian. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga beras medium pada Juli 2017 adalah Rp 10.574 per kilogram dan naik menjadi Rp 10.794 per kilogram pada November. Di Januari 2018, harga terus merangkak naik jadi Rp 11.041 per kilogram.

Menurutnya, fakta-fakta itu seharusnya sudah diantisipasi pemerintah. Pemerintah tidak perlu menunggu sampai harga naik baru memikirkan cara untuk mengatasinya. Beberapa hal yang sudah diterapkan terbukti tidak efektif menurunkan harga beras medium. Misalnya operasi pasar dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Penerapan HET justru merugikan para pedagang eceran karena biaya yang mereka keluarkan saat membeli beras tersebut dari pedagang beras sudah melebih HET Rp 9.450 per kilogram. Belum lagi biaya lain, seperti transportasi yang tidak diperhitungkan pemerintah.

"Harga beras yang konsisten tinggi tentu akan memberatkan konsumen, terutama masyarakat miskin yang pendapatannya sama atau kurang dari Rp 300 ribu per bulan. Beras menjadi salah satu kontributor kemiskinan mereka. Selain itu penerapan HET adalah cara instan yang justru bukan menjadi solusi untuk menjaga stabilitas harga beras. Banyak tempat penggilingan padi tutup karena harga gabah sudah lebih tinggi daripada HET," jelas Hizkia kepada wartawan, Rabu (10/1).

Kebijakan HET dan operasi pasar juga tidak fair karena menekan pedagang kecil, padahal yang dapat profit margin terbesar justru pemilik penggilingan dan pedagang grosir dan tengkulak. Kalau hal itu dipaksakan, para pedagang bisa saja memilih untuk tidak jualan, seperti yang terjadi pada Oktober 2017 lalu di Pasar Induk Cipinang di mana pasokan beras berkurang drastis setelah HET diterapkan. Atau bisa saja tetap berjualan tetapi berasnya dioplos dengan yang berkualitas buruk.

Untuk itu, CIPS mendorong pemerintah membuka keran impor untuk menstabilkan pasokan dan harga beras.

"Pemerintah bisa memanfaatkan kerja sama MEA dengan mengimpor beras dari Thailand atau Vietnam yang harganya lebih murah dari Indonesia," papar Hizkia. [wah]