KPK Cari Tahu Uang Ketok Lewat PTT Dinas PUPR Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri adanya informasi mengenai "uang ketok" dalam perkara dugaan suap pengesahan APBD Pemprov Jambi tahun anggaran 2018.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, guna mendalami hal itu, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi Rinie Anggrainie Putri.

Dia diperiksa untuk tiga tersangka yakni Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik (ERM), Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Arfan (ARN) dan Anggota Komisi I DPRD Jambi dari fraksi Partai Amanat Nasional Supriyono ‎(SPO).

Dalam pemeriksaan tersebut, menurut Febri, pihaknya fokus tentang sejauh mana Rinie mengetahui adanya permintaan uang ketok dari pihak legislatif agar meloloskan anggaran Pemprov Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Zumi Zola

"Diduga tersangka ARN dan SAI bertugas mengumpulkan uang tersebut. Pengetahuan saksi tentang hal ini didalami," katanya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/1).

Terlepas dari itu, menurut Febri, dalam perkara ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 44 orang saksi, 16 diantaranya anggota DPRD Jambi dan lima dari pihak swasta.

"Kemudian gubernur dan wakil gubernur Jambi, sisanya staf Pemprov Jambi," tandasnya.

KPK sebelumnya menetapkan empat tersangka terkait dugaan suap pengesahan APBD Pemprov Jambi tahun anggaran 2018. Keempatnya adalah anggota DPRD Jambi Supriyono, Plt. Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan, dan Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Jambi Saifuddin.

Atas perbuatannya, Erwan Malik, Arfan, dam Saifuddin disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Supriyono selaku penerima suap dijerat dengan pasal 12 huruf (a) atau (b) atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [wah]