Berita

Foto/Net

Bisnis

Menhub Mau Pelajari Dulu Rekam Jejak Para Investor

Ratu Prabu Ngebet Garap LRT
SELASA, 09 JANUARI 2018 | 08:56 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Perhubungan (Men­hub) Budi Karya Sumadi menegaskan, pihaknya tidak ke­beratan dengan keinginan PT Ratu Prabu Energi Tbk ingin membangun Light Rail Transit (LRT) atau kereta ringan untuk rute Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).

"Sebenarnya Ratu Prabu ini su­dah sejak 1 tahun lalu menyam­paikan pada kami. Pada dasarnya pemerintah memberikan kesem­patan sebesar-besarnya untuk swasta melakukan investasi," ujar BKS-panggilan akrab Budi Karya di Jakarta, kemarin.

Dia menuturkan, pemerintah menyambut baik jika ada in­vestor yang berminat terhadap proyek-proyek strategis. Karena APBN tidak sanggup membiayai seluruh proyek infrastruktur.


BKS meminta, investor mengajukan proposal dan menjalani beauty contest. Pihaknya akan melakukan studi terlebih dahulu terhadap para calon penanam modal terkait rekam jejaknya sebelum menerbitkan izin. Ini dilakukan untuk memastikan proyek bisa dijalankan dengan baik. Jangan sampai nanti men­jadi boomerang.

BKS menyarankan untuk Ratu Prabu mengambil jalur LRT dari dan ke Bandara. Karena, trayek bandara secara ekonomi lebih potensial.

"Saya mengusulkan ada be­berapa jalur yang sangat poten­sial, terutama menuju Bandara Soekarno-Hatta, baik itu dari Halim menuju Soetta maupun daerah-daerah selatan, diterus­kan ke BSD dan Alam Sutera, jalur-jalur ekonomis di situ," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordi­nator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku belum melakukan pertemuan dengan Ratu Prabu terkait keinginannya untuk membenamkan dananya dalam proyek LRT.

Luhut mengungkapkan, ada tiga syarat utama investor jika ingin membangun infrastruktur di Indonesia. Pertama, semua teknologi yang dibawa ramah lingkungan. Kedua, investor harus menggunakan pegawai In­donesia. Menurutnya, walaupun nanti menggunakan teknologi dan tenaga kerja asing, investor harus memberikan pelatihan kepada pekerja lokal untuk menggantikan posisi tenaga kerja asing yang dipekerjakan pada awal proyek. Dan, ketiga, memberiakan nilai tambah dan transfer teknologi.

Luhut mengaku belum menge­tahui soal rencana investasi Ratu Prabu sebesar Rp 400 triliun. "Saya nggak tahu. Kalau me­mang itu ada, dia bawa sebesar itu silakan saja. Kita senang saja," ucapnya.

Seperti diketahui, rencana in­vestasi Ratu Prabu sebelumnya disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Menurutnya, konsep kerja sama yang ditawarkan oleh perusahaan ini adalah full business dan akan melibatkan investor asing dari tiga negara, yakni Korea, China dan Jepang. Jalurnya, kemung­kinan tidak hanya di kawasan Jakarta, namun juga sampai ke kawasan BSD City. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya