Pelaku Usaha Minta Kemudahan Perizinan

Pelaku usaha optimis ka­wasan industri bisa menye­dot investasi Rp 250,7 triliun. Pemerintah diminta menjaga iklim investasi agar investor yakin menanamkan modalnya di Tanah Air. Apalagi, 2018 sudah masuki tahun politik.

Ketua Umum Himpunan Ka­wasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengaku, optimis den­gan target pemerintah tersebut. Hal ini bercermin dari target pembangunan kawasan indus­tri. Dalam program Nawacita, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya menargetkan 10, namun realisasinya bisa mencapai 13 kawasan.

Meski begitu, Sanny menyebut, ada syarat yang harus dilakukan pemerintah. menurut dia, pe­merintan harus bisa meyakinkan investor bahwa iklim investasi tetap kondusif walaupun tahun ini ada Pilkad di 171 wilayah dan persiapan Pilpres.

"Dengan nilai investasi Rp 250 triliun, minimal pemerintah membuat iklim investasi positif. Terutama dengan adanya se­rangkaian kegiatan Pilkada, dan tahapan kegiatan Pilpres 2019,"  ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut Sanny, proses per­izinan selalu menjadi penentu ketertarikan investor menanam­kan modalnya. Paket kebijakan ekonomi XVI tentang Upaya Percepatan Penerbitan Perizinan Berusaha Dari Tingkat Pusat Hingga Daerah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha belum maksimal.

Selain itu, pembangunan in­frastruktur dasar dan faktor pendukung kegiatan di 13 ka­wasan industri harus dipercepat. Sanny juga menganggap penting insentif fiskal maupun nonfiskal bagi industri yang berinvestasi, baik di dalam kawasan indus­tri termasuk kawasan industri khusus (KEK).

"Kalau empat hal tersebut ter­penuhi, semoga dapat terealiasi targetnya. Yang menjadi daya tarik investor itu misalnya, ketenangan berusaha, perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan adanya kepastian hukum. Ketersediaan infrastruktur dan utilitas yang mendukung kegia­tan industri dan adanya dukun­gan dari pemerintah," tuturnya.

Menteri Perindustrian (Men­perin) Airlangga Hartarto me­nargetkan 13 kawasan industri yang ada di Indonesia bisa menyedot investasi langsung mencapai Rp 250,7 triliun. Pe­merintah telah memberi kemu­dahan berinvestasi di kawasan industri, baik pemberian insentif fiskal maupun nonfiskal.

"Pemerintah memberi insentif pembentukan Satgas (satuan kerja) untuk penyediaan gas, lis­trik, air, SDM, lahan, tata ruang, dan lain-lain," katanya.

Ke-13 kawasan industri yang dimaksud antara lain berada di daerah Morowali, Sulawesi Tengah, Sei Mangkei, Sumat­era Utara, Bantaeng, Sulawesi Selatan, Gresik, Jawa Timur, Kendal, Jawa Tengah, dan Wil­mar Serang, Banten. Begitu juga di Dumai, Riau, Konawe, Su­lawesi Tenggara, Palu, Sulawesi Tengah, Bitung, Sulawesi Utara, Ketapang, Kalimantan Barat, Lhokseumawe di Aceh, dan Tanjung Buton do Riau.

Airlangga memproyeksi, in­vestasi industri secara keselu­ruhan sektor manufaktur pada 2018 sebanyak Rp 352 triliun. Catatannya, ekspor industri pengolahan nonmigas sampai November 2017 sebesar 114,67 miliar dolar AS, atau naik 14,25 persen dibandingkan periode sama pada 2016 sekitar 100,36 miliar dolar AS. ***