Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginginkan sebuah badan PBB yang melayani pengungsi Palestina, UNRWA untuk "menghilang" karena dia menganggapnya sebagai ancaman atas kebaradaan Israel.
Netanyahu mendukung ancaman Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan pembayaran kepada UNRWA.
"Saya sepenuhnya setuju dengan kritik kuat Presiden Trump terhadap UNRWA," kata Netanyahu pada awal pertemuan kabinet akhir pekan kemarin.
"Saya memberikan saran sederhana, bahwa dana untuk UNRWA harus diserahkan secara bertahap kepada Komisaris Tinggi untuk Pengungsi PBB, dengan kriteria yang jelas untuk mendukung pengungsi nyata, dan bukan pengungsi fiktif, itulah yang terjadi hari ini di bawah UNRWA," sambungnya seperti dimuat
Russia Today.
Bantuan kemanusiaan UNRWA diketahui memberikan layanan pendidikan, perawatan kesehatan, dan sosial kepada lima juta orang Palestina di Yordania, Lebanon, Suriah, Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Pada tingkat simbolis, UNRWA memberikan harapan bahwa suatu hari nanti, orang-orang Palestina dapat kembali ke tanah mereka yang sekarang diduduki oleh Israel.
Netanyahu melihat adanya ancaman dalam prinsip 'hak untuk kembali' yang diberikan kepada lebih dari lima juta pengungsi Palestina yang terdaftar dan keturunan orang-orang yang melarikan diri dari tanah kelahiran mereka setelah eksodus tahun 1962 dan Perang Enam Hari 1967.
"Cucu-cucu pengungsi, yang bukan pengungsi, tapi yang dirawat oleh UNRWA," kata Netanyahu.
"Situasi absurd ini harus diakhiri," tegasnya.
Dia menambahkan bahwa UNRWA adalah organisasi yang mengabadikan masalah pengungsi Palestina.
"Ini juga melanggengkan narasi dari apa yang disebut 'hak kembali' dengan tujuan untuk menghapuskan Negara Israel, dan oleh karena itu UNRWA harus menghilang," tutup Netanyahu.
Juru bicara UNRWA menolak tuduhan Netanyahu, dengan mengatakan bahwa ini adalah sisi konflik yang menyebabkan masalah pengungsi, bukan agensinya.
"Ini perlu diselesaikan oleh para pihak dalam konflik dalam konteks perundingan damai, berdasarkan pada resolusi PBB dan hukum internasional, dan memerlukan keterlibatan aktif oleh masyarakat internasional," kata Chris Gunness.
"UNRWA diberi mandat oleh Majelis Umum untuk melanjutkan jasanya sampai solusi yang adil dan abadi ditemukan untuk pengungsi Palestina," tambahnya.
[mel]
