Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Net
Layanan keuangan berbasis teknologi digital atau financial technology (fintech) sedang tumbuh. Namun, karena masih baru, layanan ini belum diÂwajibkan melaporkan dan ikut menjadi anggota Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK baru akan mewajibkan fintech masuk SLIK pada 2022.
Deputi Komisioner PengaÂwas Perbankan I OJK Boedi Armanto mengatakan, memang untuk saat ini, ada fintech pinjam meminjam atau peer to peer lending (P2P) melaporkan data debitornya di SLIK. NaÂmun, belum semuanya.
"Harapannya, sekitar 2022, semua pelaku jasa keuangan menjadi wajib. Karena P2P sendiri merupakan bisnis baru, mungkin datanya belum terÂlalu banyak. Makanya, kami masih menganggap mereka sukarela. Nanti pada saatnya masuk semua ke SLIK," kata Boedi saat ditemui Rakyat Merdeka di acara diskusi pemanfaatan SLIK di Jakarta, akhir pekan kemarin.
Di 2022 nanti, OJK menarÂgetkan, pelapor wajib sistem informasi debitor baru ini menÂcapai 2.224. Sampai Desember kemarin, lembaga jasa keuanÂgan yang sudah bergabung di SLIK sebanyak 1.648 pelapor. Lembaga tersebut selain dari bank umum, juga ada dari bank syariah, BPD, BPR, dan beberapa lembaga keuangan non bank lain.
"Tujuan data itu diberikan oleh lembaga jasa keuangan adalah untuk memitigasi risiko, terutama terjadap kredit macet," ucapnya.
Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK Ahmad Berlian menamÂbahkan, SLIK dibangun untuk meminimalisir risiko. KaitanÂnya dengan fintech, sebenarnya tak hanya terbatas pada P2P, tapi juga berlaku pada semua lembaga si pemilik dana.
"Nah, fintech ini salah satuÂnya si pemberi dana. PrinsipÂnya, ke filosofi, yaitu kami menÂcoba memitigasi risiko uang tak kembali. Mereka (lembaga jasa keuangan) kalau mau kasih dana tentu harus mengetahui data si calon debitor, maka ia harus memperkaya data yang diberikan," cetusnya.
Bagi kredit biro atau yang masuk, dalam hal ini Lembaga Pengelola Informasi PerkrediÂtan (LPIP) swasta, OJK juga tidak melarang. Justru mengapresiasi hal tersebut.
"Bukan untuk merebut kue yang ada di SLIK, karena itu jadi tidak sehat. Tetapi lebih kepada inklusi keuangan, agar masyarakat yang belum tersentuh , sehingga menjadi debitor yang potensial untuk dibiayai. Hal ini yang bisa dikembangkan oleh LPIP swasta dengan data yang lebih lengkap," ujar Berlian.
Saat ini, OJK sudah memberiÂkan izin kepada dua LPIP swasta dalam pemberian informasi kredit, yakni PT Pefindo Biro Kredit (PBK) dan PT Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ). Ke depan, wasit perbankan ini tak menutup kemungkinan akan memberikan izin bagi LPIP swasta lainnya. ***
