KITA telah masuki tahun 2018. Tahun politik kata jajak pendapat harian Kompas yang dirilis pada 3 Janurai lalu.
Dalam jajak pendapat tersebut terungkap ada kekhawatiran responden akan stabilitas politik. Dan agenda agenda kerja pemerintahan akan terganggu. Selain itu sebagai responden masih khawatir ketegangan politik di pilkada DKI tahun lalu masih menghantui.
Kekhawatiran para responden jajak pedapat itu hal yang lumrah. Mengingat pilkada tahun lalu sangat menguras energi dan telah membuat masyarakat DKI terbelah. Thankfully bagaimana panas dan tegangnya Jakarta pada waktu itu tak satu pun darah yang tumpah. Tak ada satu pun korban dari bentrok fisik.
Masih ingat suasana Pilpres 2014 lalu? Rakyat Indonesia seolah terbelah. Dan ibu kota sangat tegang. Tapi apa yang terjadi? Seperti yang kita saksikan. Semua berjalan aman aman saja. Ini tentu menurut saya adalah karena komitmen para capres dan pendukung yang kuat. Komitmen kebangsaan dan komitemen berdemokrasi. Kita harapkan begitu juga di pilkada serentak ini.
Dalam setiap pemilu baik, Pileg, pilpres, dan pilkada, permainan isu isu SARA, HAM dan lainnya menjadi warna yang selalu ada. Seolah olah sesuatu yang lumrah. Dipakai untuk menjegal, menyerang dan menyandra lawan politik. Mestinya hal hal yang negative seperti itu harus sama sama dijauhi dan dihindari.
Ada yang menarik di tengah sibuknya para peserta pilkada mempersiapkan rekomendasi dukungan parpol, dan di saat para penyelengara pemilu menyiapkan tahapan tahapan pemilu berikutnya, Kepolisian Republik Indonesia mengsusulkan adanya satgas anti politik uang.
Satgas ini seperti yang disampaikan Kapolri Jenderal Tito, adalahupaya untuk memberikan effek deterrent bagi para pelaku dan untuk meningkatkan kualitas pilkada. Satgas ini nantinya akan menggandeng KPK katanya. Paling tidak dari usulan Pak tito dia ingin bilang Gakkumdu sebagai lembaga tripartite Polri, Jaksa dan Bawaslu tak maksimal menyelsaikan tindak pidana pemilu, karena kewenangan Gakkumdu selama ini sangat terbatas.
Money politic adalah jenis tindak pidana pemilu yang dapat dilakukan oleh Individu atau kelompok baik partai atau independent dengan memiliki berbagai maksud dan tujuan, dilakukan dengan sadar dan terencana dengan baik. kalau kita mengkalkulasi kemampuan orang untuk melakukan money politic, ini pasti butuh dana yang sangat besar. Sumber dana yang besar itu patut diduga dari sumber sumber yang tidak halal. Seperti investor politik yang sarat consensus. Kemudian akan ditagih ketika peserta pemilu yang disumbang menang. distulah potensi tindak pidana korupsi itu dimulai.
Membaca paparan Pak tito tentang satgas Anti Money Politic ini nampaknya sasarannya adalah pemberantasan korupsi. Ini adalah niat suci Kapolri Tito Karnavian untuk memerangi korupsi. Melanjutkan usulnya yang dulu tentang pembentukam Satgas baru yang focus urus korupsi di Polri, Satgas Anti Korupsi.
Mengingat korupsi adalah salah satu masalah besar yang dihadapi bagsa ini saat ini. Inilah salah satu pembuktian lembaga yang dipimpin Pak Tito tersebut memperbaiki kinerjsnya dan citranya, khususnya bidang korupsi. Mengingat Indonesia masih sangat rawan korupsi, sesuai Persepsi Indeks Korupsi masih berada pada posisi 37 dari 100 negara tahun 2017 versi Tranparency International Indonesia (TII).
Harapan saya satgas ini bisa menekan angka politik uang dan ujungnya akan menekan tindak pidana korupsi. Untuk itu ide Pak Tito patut kita dukung.
[***]
Karman BM Direktur Eksekutif Al Mentra Institute
