Berita

RMOL

Politik

DPW PPP Muktamar Jakarta Desak Cabut Dukungan Jokowi

MINGGU, 07 JANUARI 2018 | 17:52 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta mendesak pimpinan pusat mencabut dukungan kepada Presiden Joko Widodo. Pencabutan itu termasuk untuk tidak mengusung Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.

Permintaan seluruh DPW se-Indonesia diwakili Ketua DPW PPP Jawa Tengah KH. Muhammad Wafi Maimoen di sela peringatan Hari Lahir ke-45 PPP di Stadion Manahan, Solo, Minggu (7/1).

Peringatan Harlah PPP sendiri dihadiri sekitar 10 ribu kader yang terdiri pengurus DPP, DPW, serta simpatisan dari tiga dari DPC se-Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.


Gus Wafi, begitu dia biasa disapa, meminta agar PPP pimpinan Ketua Umum Djan Faridz dapat segera menarik dukungan untuk Presiden Jokowi.

"Kami sebagai perwakilan PPP di daerah Jawa Tengah mendesak agar ketua umum PPP yang sah Haji Djan Faridz serta DPP dapat mencabut dukungan untuk Presiden Jokowi, karena telah mendzolimi umat Islam melalui PPP," jelas Gus Wafi.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPW PPP Papua Indira Kasim juga mengamini permintaan Gus Wafi agar PPP pimpinan Djan Faridz segera mencabut dukungan kepada Jokowi. Menurutnya, selama hampir tiga tahun pemerintahan Jokowi mendzolimi PPP yang merupakan partai Islam karena telah membiarkan konflik internal berlarut-larut.

"Hampir tiga tahun lebih Presiden Jokowi mendzolimi PPP dengan membiarkan perpecahan ini terjadi. Untuk itu, kami meminta agar PPP Muktamar Jakarta mencabut dan tidak mendukung Jokowi di 2019," beber Indira.

Senada juga disampaikan Ketua DPW PPP Sumatera Utara Aswan Jaya. Dia dengan lantang menyebut bahwa Presiden Jokowi melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mendzolimi PPP.

"Di sini, di tempat lahir Presiden RI Joko Widodo kami meminta agar Ketua Umum PPP Haji Djan Faridz dapat segera mencabut dukungan kepada beliau, karena melalui menkumham telah mendzolimi umat Islam," tegasnya. [wah]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya