Berita

RMOL

Politik

DPW PPP Muktamar Jakarta Desak Cabut Dukungan Jokowi

MINGGU, 07 JANUARI 2018 | 17:52 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta mendesak pimpinan pusat mencabut dukungan kepada Presiden Joko Widodo. Pencabutan itu termasuk untuk tidak mengusung Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.

Permintaan seluruh DPW se-Indonesia diwakili Ketua DPW PPP Jawa Tengah KH. Muhammad Wafi Maimoen di sela peringatan Hari Lahir ke-45 PPP di Stadion Manahan, Solo, Minggu (7/1).

Peringatan Harlah PPP sendiri dihadiri sekitar 10 ribu kader yang terdiri pengurus DPP, DPW, serta simpatisan dari tiga dari DPC se-Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.


Gus Wafi, begitu dia biasa disapa, meminta agar PPP pimpinan Ketua Umum Djan Faridz dapat segera menarik dukungan untuk Presiden Jokowi.

"Kami sebagai perwakilan PPP di daerah Jawa Tengah mendesak agar ketua umum PPP yang sah Haji Djan Faridz serta DPP dapat mencabut dukungan untuk Presiden Jokowi, karena telah mendzolimi umat Islam melalui PPP," jelas Gus Wafi.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPW PPP Papua Indira Kasim juga mengamini permintaan Gus Wafi agar PPP pimpinan Djan Faridz segera mencabut dukungan kepada Jokowi. Menurutnya, selama hampir tiga tahun pemerintahan Jokowi mendzolimi PPP yang merupakan partai Islam karena telah membiarkan konflik internal berlarut-larut.

"Hampir tiga tahun lebih Presiden Jokowi mendzolimi PPP dengan membiarkan perpecahan ini terjadi. Untuk itu, kami meminta agar PPP Muktamar Jakarta mencabut dan tidak mendukung Jokowi di 2019," beber Indira.

Senada juga disampaikan Ketua DPW PPP Sumatera Utara Aswan Jaya. Dia dengan lantang menyebut bahwa Presiden Jokowi melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mendzolimi PPP.

"Di sini, di tempat lahir Presiden RI Joko Widodo kami meminta agar Ketua Umum PPP Haji Djan Faridz dapat segera mencabut dukungan kepada beliau, karena melalui menkumham telah mendzolimi umat Islam," tegasnya. [wah]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya