Berita

RMOL

Politik

DPW PPP Muktamar Jakarta Desak Cabut Dukungan Jokowi

MINGGU, 07 JANUARI 2018 | 17:52 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta mendesak pimpinan pusat mencabut dukungan kepada Presiden Joko Widodo. Pencabutan itu termasuk untuk tidak mengusung Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.

Permintaan seluruh DPW se-Indonesia diwakili Ketua DPW PPP Jawa Tengah KH. Muhammad Wafi Maimoen di sela peringatan Hari Lahir ke-45 PPP di Stadion Manahan, Solo, Minggu (7/1).

Peringatan Harlah PPP sendiri dihadiri sekitar 10 ribu kader yang terdiri pengurus DPP, DPW, serta simpatisan dari tiga dari DPC se-Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.


Gus Wafi, begitu dia biasa disapa, meminta agar PPP pimpinan Ketua Umum Djan Faridz dapat segera menarik dukungan untuk Presiden Jokowi.

"Kami sebagai perwakilan PPP di daerah Jawa Tengah mendesak agar ketua umum PPP yang sah Haji Djan Faridz serta DPP dapat mencabut dukungan untuk Presiden Jokowi, karena telah mendzolimi umat Islam melalui PPP," jelas Gus Wafi.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPW PPP Papua Indira Kasim juga mengamini permintaan Gus Wafi agar PPP pimpinan Djan Faridz segera mencabut dukungan kepada Jokowi. Menurutnya, selama hampir tiga tahun pemerintahan Jokowi mendzolimi PPP yang merupakan partai Islam karena telah membiarkan konflik internal berlarut-larut.

"Hampir tiga tahun lebih Presiden Jokowi mendzolimi PPP dengan membiarkan perpecahan ini terjadi. Untuk itu, kami meminta agar PPP Muktamar Jakarta mencabut dan tidak mendukung Jokowi di 2019," beber Indira.

Senada juga disampaikan Ketua DPW PPP Sumatera Utara Aswan Jaya. Dia dengan lantang menyebut bahwa Presiden Jokowi melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mendzolimi PPP.

"Di sini, di tempat lahir Presiden RI Joko Widodo kami meminta agar Ketua Umum PPP Haji Djan Faridz dapat segera mencabut dukungan kepada beliau, karena melalui menkumham telah mendzolimi umat Islam," tegasnya. [wah]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Terbuka Peluang Duetkan Pramono-AHY di 2029

Jumat, 11 September 2026 | 06:21

Komnas Palestina Salurkan 300.000 Liter Air Bersih ke Gaza

Jumat, 11 September 2026 | 06:08

Buku 'Islam Ala Prabowo' Bukan Produk MUI

Jumat, 11 September 2026 | 05:31

Tak Ada Alasan MK Menolak Gugatan Denny Indrayana Cs

Jumat, 11 September 2026 | 05:14

Kemenhaj Tutup Celah Jual Beli Antrean Haji Khusus

Jumat, 11 September 2026 | 05:04

Tiket Termurah Persija vs Persib Rp150 Ribu, Termahal Rp1,5 Juta

Jumat, 11 September 2026 | 04:24

Pansus Papua DPD RI Harus Bongkar Akar Konflik

Jumat, 11 September 2026 | 04:00

Perampasan Aset: Keharusan Hukum vs Kecemasan Publik

Jumat, 11 September 2026 | 03:39

Kudu Yakin Persib Libas Persija 2-0

Jumat, 11 September 2026 | 03:18

Terima Aspirasi Buruh

Jumat, 11 September 2026 | 03:00

Selengkapnya