Memasuki tahun politik dunia usaha butuh suasana damai yang mendukung keberlangsungan usahanya. Maka, semua pihak hendaknya menghindari terciptanya “kegaduhan†pada tahun politik ini.
Demikian disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) Eddy Ganefo di Jakarta.
Menurut Eddy, kegaduhan politik sangat berdampak pada keberlangsungan dunia usaha. Banyak investor yang akan menunda investasinya sampai kegaduhan ini berlalu. Masyarakat juga akan menunda dan menahan diri untuk melakukan aktivitas ekonominya.
Maka, Eddy menyarankan agar pemerintah dan aparat keamanan menjamin rasa aman dalam memasuki tahun politik yaitu dimulai 2018 hingga 2019. Umumnya kata dia, pelaku usaha selalu cenderung menahan ekspansi di tahun-tahun politik jika situasi tidak kondusif atau terjadi kegaduhan dan menunggu saat yang kondusif lagi untuk berusaha (wait and see).
Karena itu, menurut Eddy, dinamika politik yang muncul pada tahun politik ini harus dikelola dengan baik sehingga pencapaian ekonomi di tahun 2017 akan naik signifikan di tahun ini dan 2019.
Namun, dia yakin, pengaruh dinamika politik di tahun pelaksanaan Pilkada, Pemilu dan Pilpres ini tidak signifikan terhadap dunia usaha. Beberapa kebijakan pemerintah telah menjaga agar ekonomi ini tetap berjalan dengan baik. Misalnya, tahun 2018 ini, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan akan memanfaatkan dana desa untuk kegiatan padat karya (cash for work). Itu artinya akan ada penguatan daya beli masyarakat.
Di samping itu beberapa usaha justru berkembang memasuki tahun politik. Misalnya industri makanan dan minuman, baju kaos dan indutri cetakan.
"Biasanya dalam Pilkada, Pemilu, dan Pilpres akan ada banyak kegiatan. Ini akan meningkatkan indutri tertentu misalnya makanan dan minuman, hunian hotel, dan transportasi," bebernya.
Dia pun mengimbau pelaku usaha tetap optimis dalam menjalankan usahanya saat memasuki tahun politik.[wid]
