Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pilkada 2018 Rawan Kecurangan Pemerintah Menangkan Calon Golkar

SABTU, 06 JANUARI 2018 | 21:37 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Gerindra mengungkap gelagat tak beres terkait Pilkada serentak 2018. Pengurus pusat partai berlambang kepala burung garuda menyebut potensi kecurangan pemerintah.

"Pilkada 2018 rawan akan kecurangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo. Kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah seperti tidak netralnya KPU, Polisi, TNI serta pembagian raskin dan bansos yang akan digunakan untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya, Sabtu (6/1) malam.

Arief mengaitkan kerawanan pemerintah Jokowi mengunakan kekuasaan dan fasilitasnya untuk membantu memenangkan para calon kepala daerah yang diusung Golkar dengan keputusan beringin mengusung Jokowi sebagai capres 2019.  


"Hal ini terbukti dengan yel yel Partai Golkar untuk memenangkan Joko Widodo di periode kedua. Di hadapan para calon pasangan kepala daerah yang diusung Golkar, setiap pasangan calon kepala daerah diamanatkan oleh Partai Golkar untuk memenangkan Joko Widodo di Pilpres 2019," ungkapnya.

Terkait kemungkinan ini, Arief meminta masyarakat yang daerahnya melaksanakan pilkada untuk benar-benar ikut mengawasi jalannya tahapan pilkada dari awal hingga perhitungan suara.

Meski demikian dia optimis rakyat di daerah-daerah tempat diselenggarakannya pilkada tak bisa dikelabuhi. Rakyat sudah tahu dan merasakan kinerja pemerintah di bawah Jokowi berdampak pada kesulitan ekonomi. Lagi pula, jika tujuan calon kepala daerah untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019, pasti rakyat tidak akan memilih pasangan calon kepala daerah tersebut.

"Ayo kita awasi jalannya Pilkada 2018 seperti di DKI Jakarta agar tidak ada celah bagi Pemerintah Joko Widodo untuk melakukan kecurangan," demikian Arief Poyuono.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya