Berita

Politik

Buka Rakornas BaraJP Di Rote, Jokowi Lengkapi Perjalanan Indonesia Sentris

SABTU, 06 JANUARI 2018 | 11:49 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Bila tidak ada aral melintang, Presiden Jokowi akan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) di Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin mendatang (8/12)

Rakornas yang mengambil "Berjaya Berkat Indonesia Sentris" dihadiri Dewan Pengurus Daerah (DPD) dari 34 provinsi. Kehadiran Jokowi di Rote akan melengkapi perjalanannya menjadikan seluruh wilayah Indonesia sebagai pusat pembangunan.

"Sejauh ini Jokowi sudah mengunjungi Sabang (daerah paling barat Indonesia), Merauke (timur), Miangas (utara), kini Rote (paling selatan). Dengan mengunjungi Rote, empat arah sudah lengkap: barat-timur-utara-selatan. Maka konsep pembangunan 'Indonesia Sentris' telah dimateraikan. Lengkap sudah," kata Ketua Panitia Rakornas BaraJP 2018, Viktor Sirait.


Menurut Viktor, Rote memang bukan tempat yang mudah didatangi. Perjalanan dengan menggunakan pesawat udara komersial harus transit dulu di Kupang, lalu naik pesawat kecil ke Rote. Ongkos tergolong mahal, hampir setara dengan perjalanan ke Papua.

"Namun kami tetap memilih Rote, agar 'Indonesia Sentris' benar-benar tercapai. Lagipula belum ada pejabat tinggi yang secara formal datang ke Rote. Maka kami juga mengadakan dialog masyarakat Rote dengan Presiden Jokowi pada tangga 9 Januari," sambungnya.

BaraJP merupakan Relawan Jokowi yang pertama, lahir di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Bandung 15 Juni 2013. GIM dipilih karena menjadi lokasi pengadilan Soekarno tahun 1930 dengan pledoi "Indonesia Menggugat".

Sementara Ketua Umum BaraJP, Sihol Manullang, mengatakan, visi Indonesia Sentris melalui akselerasi pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi ciri khas Pemerintahan Jokowi, terbukti membuat Indonesia kian berjaya.

Pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) terbukti bermanfaat besar. Tol Laut memangkas perbedaan harga antara Jawa dan Indonesia Timur. Kebijakan BBM Satu Harga memudahkan warga di daerah terpencil membangun ekonomi keluarga dan kegiatan ekonomi produktif lainnya.

Hasil kerja Jokowi membuat tingkat kepuasan publik cukup tinggi. Merujuk pada survei Polmark tingkat kepuasaan terhadap Jokowi sebesar 75,8 persen; menurut SMRC 68 persen; Kompas 70,8 persen; Indikator 68,3 persen; dan CSIS 68,3 persen. Jika dirata-rata, tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan Jokowi mencapai 70 persen.

"Tingkat kepuasan yang tinggi tersebut juga bisa dipahami sebagai besarnya ekspektasi masyarakat terhadap keberlanjutan Pemerintahan Jokowi untuk periode ke dua mendatang, sehingga visi pembangunan Indonesia Sentris bisa berkesinambungan dan semakin terwujud," demikian kata Sihol. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya