KAI Ganti Sistem Persinyalan Uzur Di Wilayah Jabodetabek

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengantongi anggaran untuk perawatan dan pengoperasian sarana dan prasarana atau Infrastructure Maintenance Operation (IMO) perkeretaapian sebesar Rp 1,3 triliun. Anggaran tersebut diterima dari Kementerian Perhubungan kemarin.

Penyerahan anggaran diÂlakukan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Peningkatan, Perawatan dan Fasilitas Perawatan Prasarana Perkeretaapian Direktorat JenÂderal Perkeretaapian David Sudjito bersama dengan DirekÂtur Pengelolaan Prasarana KAI Bambang Eko Martono.

Dana yang dikucurkan dari Kementerian Perhubungan (KeÂmenhub) tahun ini hanya sebesar Rp 1,3 triliun alias lebih rendah dibanding dana IMO Tahun 2017 yang mencapai Rp 1,65 triliun.

Vice President (VP) Public Relations KAI, Agus Komarudin menerangkan, kebutuhan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian tahun ini lebih kurang mencapai Rp 3,4 triliun.

"Kebutuhannya sekitar Rp 3,4 triliun. Bisa dihitung sendiri, berapa yang harus dibiayai KAI (sekitar Rp 2,1 triliun). Dari Rp 1,3 triliun yang kita terima, 75 persennya nanti dikembalikan lagi melalui TAC (Track Access Charge)," tutur Agus kepada Rakyat Merdeka.

Meski demikian, pihaknya sebagai badan usaha transÂportasi massal yang berbasis keselamatan dan pelayanan tetap memprioritaskan faktor keselamatan perjalanan kereta api. "Kekurangan diambil dari internal dan memang tahun ini tidak ada kenaikan tiket. Jadi, tidak ada yang dibebankan ke penumpang," katanya.

Direktur Pengelolaan PrasaraÂna KAI, Bambang Eko Martono mengatakan, kebutuhan biaya perawatan prasarana perkereÂtaapian milik negara tahun lalu sudah terserap semua. Meski diakuinya, kebutuhannya sendiri lebih besar dari nilai IMO yang diterima perseroan.

"Yang pasti terserap semua (dana IMO 2017) karena kebuÂtuhannya lebih dari nilai yang diterima. Sisanya diambil dari dana KAI (internal)," ujarnya, di Jakarta, kemarin.

Untuk bisa mengoptimalkan dana IMO tahun ini, pihaknya telah memiliki perencanaan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian KemenÂhub, terutama terkait dengan sistem persinyalan kereta di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Menurut Bambang, masih ada beberapa sistem persinyalan di Jabodetabek yang penggunaanya sudah di atas 25 tahun atau tua (uzur) sementara frekuensinya tinggi per harinya.

"Tahun ini kita akan lakukan secara bertahap untuk peremaÂjaan (sistem persinyalan), kita revitalisasi supaya lebih handal lagi. Ini juga untuk menjamin keselamatan," katanya.

Ia menjelaskan, dari dana IMO tersebut, anggaran yang dialokasikan untuk biaya peraÂwatan sinyal, telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas (LAA) sebesar 39,6 miliar. Terbesar, masih pada biaya personel perawatan sebesar Rp 219,2 miliar, perawatan jalan rel Rp 127,6 miliar, sementara sisanya dialokasikan untuk perawatan jembatan senilai Rp 11,2 miliar, dan biaya umum perawatan prasarana sebesar Rp 900 juta.

Sementara, yang termasuk biaya pengoperasian yakni, Rp 588,6 miliar untuk biaya langsung tetap pengoperasian prasarana, dan Rp 107,7 miliar untuk biaya tidak langsung tetap pengoperasian prasarana.

Efisiensi Personel

Menanggapi penurunan alokasi anggaran tersebut, Direktur JenÂderal Perkeretaapian Kemenhub, Zulfikri menjelaskan, bahwa hal ini disebabkan adanya efisiensi personel pekerja KAI yang meraÂwat prasarana kereta api sepÂerti jalur kereta api, jembatan, stasiun, dan fasilitas operasi kereta api seperti sinyal, telekoÂmunikasi, dan LAA. Namun, untuk pengoperasian sendiri ada tambahan yakni untuk pengopÂerasian kereta ke Cikarang.

"Ke Cikarang kan tambah jarÂingan, jadinya bertambah. Untuk perawatan ada pengurangan, karena ada efesiensi di personil. Personil pekerja ya, karena komponen terbesar pekerja yang merawat," terangnya.

Selain itu, KAI juga akan melakukan kegiatan pengoperaÂsian lainnya seperti pengaturan langsiran, pemeriksaaan dan penjagaan jalan rel, jembatan, teÂrowongan, dan perlintasan resmi dijaga. Termasuk, pelumasan wesel dan pintu perlintasan, dan pekerjaan kebersihan, keindaÂhan, dan keamanan.

"Kami meminta KAI agar dapat memanfaatkan anggaran tersebut dengan maksimal. Jadi walaupun kebutuhan jauh dari alokasi yang ada tetapi harus memaksimalkan anggaran ini. Sehingga operasioanal kereta api lancar, aman, dan yang paling penting selamat," pintanya.

Terkait dengan beberapa staÂsiun yang akan direvitalisasi, ia menyebutkan diantaranya yakni stasiun Palmerah, stasiun KeÂbayoran Lama, stasiun Parung Panjang dan stasiun Maja. "MuÂlai tahun ini akan kita perbaiki. Salah satu keluhan penumpang itu ada yang menyebutkan esÂkalator di stasiun sering gangÂguan," katanya. ***

Berita

Bisnis

KAI Ganti Sistem Persinyalan Uzur Di Wilayah Jabodetabek

Kantongi Dana Rp 1,3 Triliun Dari Kemenhub

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara