Kisruh di KONI DKI tampaknya bakal segera berakhir. Musyawarah Olahraga Provinsi (Musyorprov) Luar Biasa KONI DKI Jakarta akan digelar 10 Januari 2018.
Wakil Ketua Caretaker KONI DKI Mohamad Taufik menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap calon ketua KONI yang menabrak rambu-rambu yang sudah disosialisasikan kepada seluruh cabang olahraga, KONI wilayah maupun badan fungsional.
Salah satunya tidak melanggar UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), khususnya Pasal 40. Dalam pasal ini disebutkan bahwa ketua KONI bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural serta fungsional apapun.
Jabatan struktural dalam ketentuan ini dimaksudkan suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil (PNS) dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain jabatan eselon di kementerian atau lembaga pemerintahan non departemen.
"Sosok ketua umum KONI DKI nantinya tidak boleh yang aktif baik pejabat PNS, polri atau militer. Termasuk pimpinan DPRD juga tidak boleh," kata Taufik saat bertemu Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/1).
Wakil Ketua DPRD DKI ini mengungkapkan, siapa saja bisa mencalonkan diri sebagai ketua umum KONI DKI asal memenuhi syarat utama tadi dan tentunya harus mampu mempersatukan pengurus cabang olahraga.
"Silahkan saja mencalonkan diri. Dan Musprovlub nantinya akan dipilih anggota sesuai tata tertib yang ada," pungkas Taufik.
[dem]
