. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah mengisyaratkan calon ketua DPR yang akan diusung memenuhi unsur PDLT, yakni prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.
Tentunya unsur tersebut tidak mengesampingkan juga sebagai sosok yang senior di partai beringin dan sudah pernah memimpin alat kelengkapan dewan.
Unsur-unsur tersebut sangat masuk akal untuk dipersyaratkan melihat ketua DPR yang mengemban amanah sangat besar dari rakyat.
Menurut Airlangga, syarat itu penting sebab citra DPR di benak publik sebagai lembaga yang tingkat kepercayaannya sangat rendah.
Dengan memenuhi syarat tersebut, pihaknya berharap DPR menjadi lembaga yang benar-benar dipercaya oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan mengolahnya menjadi kebijakan yang memberi dampak bagi penciptaan kesejahteraan dan keadilan seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945.
DPR harus cermat dan cerdas mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, calon ketua DPR harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Ketua DPR yang diajukan harus siap memenangkan hati rakyat dan menjadi lebih terpercaya.
Politisi senior Partai Golkar, Fadel Muhammad mengapresiasi langkah ketum Golkar tersebut dalam menyaring calon ketua DPR yang bakal diajukan tersebut.
Mantan Menteri Kelauatan dan Perikanan ini mengatakan calon juga harus memiliki konsep dalam memimpin DPR, selain harus senior, memiliki
track record yang bagus dan berintegritas tinggi.
"Senioritas dapat mencerminkan kematangan figur dalam memimpin lembaga tinggi negara ini. Asam garam yang sudah dirasakan menempa kematangan leadership figur ketua DPR," kata Fadel, Kamis (4/1).
Mantan pengurus harian DPP Partai Golkar periode 1989-1994 ini melanjutkan, calon pemimpin yang berkonsep tak kalah penting dalam kondisi DPR saat ini. Dalam fungsi dasar DPR yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan harus dikemas dengan konsep yang inovatif.
Mantan Ketua Komisi XI DPR ini juga menawarkan inovasi dan terobosan fungsi regulasi dengan memperkenalkan dan mengimplementasikan
better regulation suatu pemikiran yang berkaitan dengan pembuatan peraturan perundangan dengan fokus mengurangi beban peraturan dan administrasi yang tidak perlu, dan memastikan bahwa peraturan dan penegakannya proporsional, akuntabel, konsisten, transparan dan terarah.
Konsep tersebut ujarnya sudah diterapkan di Inggris sejak tahun 1997. Oleh karena itu, aspek pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen total dari ketua DPR. Apalagi korupsi terbukti menggerogoti kepercayaan rakyat, akibatnya hasrat membayar pajak bisa merosot.
Fadel juga berharap calon ketua DPR harus mendorong inovasi dan terobosan dalam penganggaran. Target Pembangunan 2018 mengejar peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan lebih tinggi.
"Oleh karena itu, kebijakan anggaran harus difokuskan pada pada perluasan pelayanan masyarakat miskin," katanya.
Kebijakan penganggaran juga harus mengafirmasi kepentingan kelompok berpenghasilan rendah dan menetapkan target output yang terukur. Tak kalah penting dalam penganggaran harus memegang teguh kaidah anggaran yaitu efektif, efisien dan relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan.
"Makanya perlu memperkenalkan
participatory budgeting secara lebih masif," demikian Fadel.
[rus]
