Berita

Jenderal Gatot Nurmantyo/Net

Politik

Level Gatot Diturunkan

Dilirik Jadi Cagub
KAMIS, 04 JANUARI 2018 | 10:23 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Di survei capres-cawapres, nama Jenderal Gatot Nurmantyo selalu masuk lima besar, walau persentasenya belum menyentuh angka 5 persen. Tapi setelah tak lagi jadi Panglima TNI, Gatot diprediksi meredup. Bahkan ada politisi PPP yang nekat menurunkan level Gatot dari "kelas capres" atau "kelas cawapres" menjadi sekadar calon gubernur.

Isu soal Gatot menjadi bakal cawagub ini dilontarkan oleh Wakil Ketua DPC PPP Kota Solo, Johan Syafaat. Dia mengatakan, jajarannya mengusulkan agar Gatot dijagokan partainya untuk Pilgub Jateng. Alasannya, Gatot merupakan putra daerah Jateng.

"Pak Gatot kan orang asli Jawa Tengah (Tegal). Sehingga warga masyarakat di Jawa Tengah tidak asing dengan beliau," kata Johan dalam penutupan Latihan Kepemimpinan Kader Tingkat Dasar (LKKD) DPC PPP Kota Solo, Minggu (31/12) lalu.


Sinyalemen itu juga datang dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jateng, Masrukhan Syamsurie mengungkapkan partainya bersama Golkar dan Demokrat berpotensi membuat poros tengah di Pilgub Jateng.

Poros tengah, maksudnya tidak ngeblok dengan dua kekuatan, yaitu PDIP yang kemungkinan akan mencalonkan pertahana Ganjar Pranowo, maupun koalisi Gerindra-PKS-PAN yang mengusung Sudirman Said.

Jika dilihat dari jumlah kursi PPP, Golkar, dan Demokrat sudah memenuhi syarat minimal 20 kursi untuk mengusung pasangan calon. PPP tercatat memiliki 8 kursi di DPRD Jateng, Partai Golkar memiliki 10 kursi, dan Partai Demokrat memiliki 9 kursi. "Saat ini PPP terus menjalin komunikasi dengan Golkar dan Demokrat terkait dengan pembentukan poros tengah tersebut," katanya.

Gayung bersambut, wacana ini sampai ke tingkat DPP PPP. Sekjen PPP, Arsul Sani mengamini jika pengurus daerah menghendaki Gatot maju di Pilkada Jateng. "Struktur dan akar rumput PPP di Jateng memang menyampaikan usulan kepada DPP PPP agar mempertimbangkan Jenderal Gatot untuk diajukan sebagai Cagub Jateng," kata Arsul kemarin.

Dia mengatakan, usulan itu pasti akan dibahas di tingkat DPP PPP, karena selama ini usulan nama untuk mengikuti pilkada memang selalu diharapkan datang dari bawah. "Karena mekanisme pencalonan pilkada yang dibangun di PPP memang bersifat bottom-up, menjaring usulan dari masyarakat dan akar rumput partai, maka usulan ini tentu menjadi salah satu opsi yang juga dikaji DPP," tegas Arsul.

Sayangnya, PPP tidak bisa mengusung Gatot sendiri. Harus ada koalisi. Asrul, mempersilakan DPW PPP untuk menjalin komunikasi dengan partai lain. "Hanya kan PPP tidak bisa usung sendiri, maka DPP persilakan jajaran DPW PPP Jateng untuk berkomunikasi dengan parpol lainnya, utamanya Partai Golkar dan Partai Demokrat," jelas Arsul

Dia menegaskan, PPP dan dua partai tersebut terus membangun komunikasi. Agar mendapatkan pasangan calon yang bisa disepakati bersama. "Sejauh ini pada level struktur di Jateng, ketiga parpol ini memang terus membangun komunikasi untuk menjajaki koalisi dengan mengusung paslon yang disepakati bersama," pungkasnya.

Pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menyayangkan jika Gatot akhirnya tergoda maju di Pilgub Jateng. Sekalipun, peluang Gatot menjadi gubernur terbilang cukup besar. Baginya, ini sama saja menurunkan level Gatot. "Sebetulnya ini merendahkan Gatot sendiri. Dia bukan hanya tokoh lokal tapi nasional. Feeling saya, Gatot nggak akan mau. Gatot cocoknya level Pilpres, bukan cagub," ujar Pangi kepada Rakyat Merdeka.

Pangi menganalisa, godaan ini hanya strategi PPP untuk mengurung Gatot di Pilpres 2019. Pasalnya, Gatot sudah mendapatkan angin menuju kursi RI1 maupun RI2 untuk mendampingi Jokowi. "Ini hanya test on the water. Sangat disayangkan kalau Gatot tergoda, analisa saya, Gatot sudah memiliki tim untuk Pilpres, sudah branding, tinggal bagaimana kendaraan politik menuju Pilpres," pungkasnya.

Namun bisa jadi, lanjut Pangi, maju pilgub merupakan kesempatan terbaik Gatot tampil di panggung politik. Soalnya bisa jadi, setelah tidak jadi Panglima, pamor Gatot bisa terjun bebas.

Senada, pengamat komunikasi dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Tangerang menyatakan level Gatot adalah tingkat nasional. Dia menyarankan, agar partai politik tidak menggoda siapapun termasuk TNI yang masih aktif.

"Partai harus menunjukkan rasionalitas. Ibaratnya, pegang dulu SIM-nya, kalau Gatot sudah mengatakan pensiun, barulah ditawari," ujar Emrus kepada Rakyat Merdeka.

Emrus berpendapat, sulit mengamini Gatot mau bertarung di Jateng-1. Pasalnya, hingga kini mantan panglima sama sekali belum menyatakan pendapatnya. Seharusnya, sikap Gatot ini diikuti oleh para petinggi TNI yang justru sebelum pensiun sudah heboh ingin maju ikut Pilkada.

"Contoh Nurmantyo, saya bangga dengannya. Belum menyatakan pensiun, tidak sekalipun kampanye. Tapi ada juga yang belum pensiun tapi sudah bicara politik praktis," pungkasnya. ***

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya