Berita

Rudy Darmawanto/Dok

Olahraga

Pemilihan Ketum KONI DKI Rawan Konflik Dan Cacat Hukum

KAMIS, 04 JANUARI 2018 | 08:49 WIB | LAPORAN:

Konflik di tubuh kepengurusan KONI DKI sejak sepekan ini kembali mencuat. Setelah sebelumnya, kepengurusan KONI DKI yang diketuai Dodi Amar dibatalkan sesuai keputusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

Dengan demikian, pertarungan merebut kursi Ketua Umum (Ketum) KONI DKI yang akan digelar oleh Team Careteker dalam waktu dekat ini diprediksi akan alot dan rawan konflik.

Sekretaris Umum Forum Cabor PengProv DKI Jakarta, Rudy Darmawanto mengatakan, adanya proses suksesi di tubuh KONI DKI Jakarta yang akan digelar oleh team Careteker bentukan KONI Pusat akan mengalami degradasi dan pelemahan secara organisasi.


"Adanya dugaan saling complain terhadap hasil kerja Careteker dan hasil Musorproflub KONI DKI Jakarta, pasti akan terjadi." Kata Rudy Darmawanto kepada wartawan lewat siatan persnya, Kamis (4/1).

Menurut Rudy, di dalam ketentuan AD/ART KONI Sudah diatur tentang sejumlah hal penentuan Musorproflub. Apalagi fungsi Careteker sudah jelas mengisi kevacuman pengurus dan melaksanakan Musorproflub.

"Tetapi melangkah ke sana harus berpedoman kepada ketentuan keorganisasian. Tidak bisa carateker membuat sendiri Pansel atau TPP untuk menjaring Candidate atau Bakal Calon (Balon) ketua umum," jelasnya.

Rudy menambahkan, Pansel atau TPP itu, dibentuk dalam keadaan normal di tentukan di dalam RAT.

Akan tetapi, karena keadaan KONI DKI Jakarta seperti ini harusnya careteker melakukan Rapat Pleno (yang) diperluas. Dalam hal ini mengundang KONI wilayah, Badan Fungsional dan seluruh Pimpinan Cabor untuk menentukan Pansel dan atau TPP. Sehingga secara organisasi memenuhi ketentuan, bersifat netral dan independen.

Bila hal itu tidak dilakukan, kata Rudy, pasti akan ada masalah. Artinya, sampai kapan pun akan menjadi masalah bagi Ketum dan pengurus KONI DKI yang baru.

"Jadi kasihan sama pengurus yang akan datang. Karena akan dihasilkan melalui mekanisme yang cacat organisasi atau bisa jadi menjadi cacat hukum. Niatnya baik, hendak mempersatukan. Tetapi caranya tidak tunduk kepada aturan organisasi," terang dia.

Bukan itu saja, menurut Rudy, Musorproflub KONI DKI Jakarta yang akan digelar (dipastikan) cacat organisasi. Rudy bahkan siap berdebat soal tata cara yang salah yang dilakukan oleh Careteker.

"Soal hukum organisasi saya siap berdebat dan membedah soal tata cara yang salah yang dilakukan oleh Careteker, kapan pun," tutupnya.[wid]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya