Pemerintahan Joko Widodo sepanjang tahun 2017 masih saja fokus mengejar pembangunan infrastruktur, namun abai memperhatikan nasib petani dan nelayan yang menggeluti sektor primer, yaitu pertanian dan perikanan.
Demikian kesimpulan Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon, yang juga merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
"Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang tahun 2017 saya catat stagnan. Bahkan, NTP subsektor tanaman pangan dan subsektor perkebunan angkanya di bawah 100, menunjukkan hasil yang diperoleh petani dari kedua subsektor itu tak impas dengan biaya hidup mereka. Artinya, karena di bawah titik impas, mereka tentunya masih jauh di bawah garis sejahtera," papar Fadli melalui rilis tertulisnya, Minggu (31/12).
Kesimpulan itu terkonfirmasi oleh data kemiskinan yang dirilis BPS (Badan Pusat Statistik). Pada Maret 2017, dilaporkan jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 61,57 persen, atau sekitar 17,10 juta jiwa di antaranya, ternyata berada di pedesaan.
"Sejak tahun 2000, tingkat kemiskinan di desa memang selalu lebih tinggi dari perkotaan. Ini menunjukkan buruknya kehidupan petani. Mereka menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan nasional," terangnya.
Lebih parah lagi, menurut Fadli, dalam satu tahun terakhir kemiskinan mereka juga kian memburuk. Pada periode September 2016 hingga Maret 2017, indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan tercatat mengalami kenaikan. Indeks kedalaman kemiskinan pada September 2016 adalah 1,74. Pada pada Maret 2017, angkanya naik menjadi 1,83. Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan, naik dari semula 0,44 kemudian menjadi 0,48.
"Jika kita belajar teori pembangunan, keberhasilan pembangunan itu sebenarnya diukur oleh tiga indikator, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Jadi, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah berapa ribu kilometer jalan tol yang berhasil dibangun, tapi berapa jumlah orang miskin yang kini hidupnya sejahtera," tegasnya.
Meski diklaim berkurang, lanjut Fadli, jumlah orang miskin tahun 2014 dengan 2017 sebenarnya tak jauh beda. Secara agregat jumlahnya memang berkurang sedikit, tapi merujuk pada indeks kedalaman kemiskinan, dalam tiga tahun terakhir orang miskin ternyata semakin bertambah buruk kehidupannya.
"Itu tentu bukan capaian yang baik," imbuhnya.
Dengan fakta ini, saran Fadli, pemerintah harus mengubah haluan pembangunan dari berorientasi fisik menjadi lebih berorientasi kepada manusia.
"Saya kasih contoh di bidang kemaritiman dan perikanan. Memberangus ‘illegal fishing’ adalah penting, namun memberangus kemiskinan nelayan merupakan kewajiban pemerintah," tuturnya.
Akibat pemberantasan
ilegal fishing, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selalu mengklaim sumber daya ikan nasional meningkat. Produksi perikanan pun meningkat dari 19,42 juta ton per tahun pada 2013 menjadi 21,72 juta ton per tahun. Seharusnya, kata Fadli, seiring dengan sumber daya ikan yang melimpah di laut maka kesejahteraan nelayan juga bertambah.
"Saat saya bicara dengan nelayan Karawang, misalnya, mereka justru mengeluhkan semakin sulitnya melaut saat ini. Selain harga BBM semakin mahal, dan sulit didapat, mereka juga mengeluhkan pelarangan penggunaan alat tangkap tertentu, seperti cantrang," beber Fadli.
Menurut Fadli, jika cantrang dipandang merusak ekosistem, pemerintah seharusnya tak boleh berhenti hanya di pelarangan karena itu mematikan usaha nelayan. Seharusnya pemerintah mendorong agar nelayan pemilik cantrang bisa melaut ke perairan yang lebih dalam. Untuk itu, tentu pemerintah perlu memfasilitasi mereka agar bisa memiliki kapal yang lebih besar. Atau, memfasilitasi penggantian alat tangkap kepada nelayan cantrang, agar mereka bisa tetap melaut di wilayah perairan tradisional.
"Jadi, jangan matikan usaha nelayan dengan kebijakan sepihak yang dibuat buntu,' tegasnya.
Ia juga membaca berita bahwa pelarangan penjualan ikan karang di Anambas, Kepulauan Riau, telah mematikan usaha masyarakat. Ia pribadi setuju dengan alasan-alasan ekologis yang dikemukakan pemerintah. Namun, imbuh Fadli, pemerintah seharusnya memperhatikan masyarakat sebenarnya sudah mulai melakukan budi daya sendiri atas beberapa jenis ikan jauh sebelum aturan pelarangan itu lahir.
“Jangan sampai karena alasan ekologis, misalnya, para nelayan penangkap lobster, atau rajungan larva, kemudian jadi jatuh miskin. Bagaimana nasib ekonomi para nelayan itu merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini KKP," jelas Fadli.
[wid]
