Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono menilai kebijakan pemerintah menghapus subsidi benih padi tidak berpihak kepada petani. Kebijakan tersebut akan membuat gairah petani semakin menciut.
"Saya geram dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada petani. Kita mengharapkan tidak hanya subsidi pupuk saja yang diberikan, melainkan subsidi benih juga harus diberikan sehingga bisa sinkron," kata dia saat mengunjungi BUMN PT. Pertani, Sabtu (30/12).
Kebijakan penghapusan subsidi benih padi senilai Rp 1,3 triliun per tahun akan diberlakukan mulai 2018. Dampaknya, harga benih padi yang selama ini hanya Rp 2.500 per kg akan menjadi Rp 11.000 per kg.
Menurut Bambang, harga tersebut akan jauh lebih tinggi jika musim tanam tiba. Permintaan tinggi sementara mekanisme pasar bebas berlaku untuk benih. Dikhawatirkan saat benih padi unggulan menjadi mahal, petani menjadi malas untuk menanam padi.
"Dampaknya, area tanam padi menyusut dan pasokan beras pun akan merosot tajam. Sehingga percuma subsidi pupuk hingga puluhan triliun jika area tanam padinya berkurang tentu pupuk subsidi juga tidak terserap," katanya.
Ketakutan lainnya, beber dia, saat benih bersertifikat menjadi mahal, petani lebih memilih benih mereka sendiri atau membeli dari petani lainnya yang tentu keunggulannya pun tidak terukur. Jika terus berlangsung, bukan tidak mungkin benih yang beredar di petani justru benih yang kualitas rendah dengan rendemen atau hasil produksi yang tidak maksimal pula tentunya.
Karena, pupuk dan benih sangat dibutuhkan petani. Tetapi, dengan kebijakan yang semena-mena tersebut, justru tidak membuat petani makmur.
"Pemerintah harusnya ada untuk petani, tapi kok malah tambah menekan petani. Kalau begini bukannya swasembada pangan, Indonesia bisa akan semakin jatuh lagi. Seperti perekonomian saat ini yang semakin terkulai akibat salah kebijakan," tegasnya
Tidak lupa, Bambang juga menagih janji Menteri Pertanian yang memastikan pihaknya tidak akan impor beras lagi, tetapi justru akan mengupayakan ekspor beras. Dengan harapan produksi beras dalam negeri terus meningkat.
"Namun jika kebijakannya saja sudah tidak berpihak, bagaimana bisa janji itu terwujud," pungkasnya.
[dem]
