Berita

Bisnis

Saat Gus Dur Presiden, Ekonomi Naik Hutang Berkurang

SABTU, 30 DESEMBER 2017 | 18:19 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Delapan tahun setelah wafat, sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur masih melekat di benak masyarakat Indonesia. Gus Dur diantaranya dikenang karena pencapaian ekonomi nasional ketika Gus Dur menjabat Presiden ke keempat RI.

Mantan Menko Ekuin pada era Gus Dur, Rizal Ramli, mengatakan di masa pemerintahan Gus Dur satu-satunya yang bisa menaikkan ekonomi sekaligus hutang berkurang.

"Saat itu beras dan pangan stabil. Daya beli masyarakat juga stabil. Padahal negara dalam kondisi krisis," kata Rizal saat memberikan testimoni di acara haul ke-8 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Kamis (28/12).


Rahasianya, Rizal menerangkan, gaji PNS dinaikan dua kali selama 21 bulan. Gaji PNS golongan terendah dinaikan secara sangat signifikan mencapai 270,4%.

"Seperti kita tahu, PNS merupakan golongan masyarakat dengan gaji standard. Namun memiliki daya beli tinggi. Di situ kita naikkan gaji mereka sehingga daya beli PNS ikut naik. Dengan begitu ekonomi pun tumbuh," imbuhnya.

Tidak hanya itu, kata Rizal, pemerintahan Gus Dur juga berhasil menyelamatkan PLN dari kehancuran yang merupakan warisan Orde Baru.

Pada era pemerintahan Soeharto, untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan tenaga listrik, pemerintahan Soeharto mengundang sektor swasta masuk ke bisnis pembangkit listrik. Produksi listriknya kemudian dijual kepada PLN. Paling tidak, saat itu terdapat 27 proyek listrik swasta, yang didirikan oleh perusahaan listrik dari negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Jerman. Mereka menggandeng keluarga dan kroni Soeharto untuk mendirikan perusahaan listrik swasta itu.

Rizal mengatakan, jika utang pemerintah ditambah kewajiban kepada perusahaan listrik swasta, secara teknis Indonesia sudah bangkrut. Situasi rakyat memang kelihatan tenang-tenang saja karena rakyat sama sekali tak tahu 'isi terdalam' dari setiap problem yang dihadapi oleh negara. Dan problem PLN ketika itu sangat gawat, dan harus dihadapi oleh Rizal Ramli.

"Asing memang brengsek. Mereka deal dengan keluarga Soeharto. Mereka patgulipat dengan diktator. Rakyat dicharge tinggi. Ya, ini belum pernah terjadi sebelumnya, pemerintahan Gus Dur menyelamatkan BUMN tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Saat itu saya meminta pendapat Gus Dur, beliau bilang 'terserah kamu saja'. Itu kalau presidennya bukan Gus Dur pasti hasilnya lain. Kalau presiden lain pasti penuh pertimbangan. Minta pendapat sana sini. Tetapi Gus Dur langsung bertindak tegas," tutur Rizal.

Lantas Rizal melakukan revaluasi aset. Dengan program ini aset PLN melambung dari Rp 52 triliun menjadi Rp 202 triliun. Sedangkan modalnya yang semula minus Rp 9,1 triliun, naik pesat menjadi Rp 119,4 Triliun. PLN pun akhirnya sudah bankable.

Rizal mengaku puas karena berhasil menyelamatkan PLN dari kebangkrutan. Yang lebih penting lagi, negara terbebas dari tambahan beban utang yang besar. Begitulah pemerintahan Gus Dur.

"Masyarakat, terutama rakyat kecil, juga terhindar dari kemungkinan membayar tarif listrik yang jauh lebih mahal seandainya harga listrik swasta tidak bisa diturunkan," imbuhnya.

Dikatakan Rizal, di negeri ini Allah hanya memberi dua pemimpin hebat, yakni Bung Karno dan Gus Dur.

"Ya, pemimpin hebat Indonesia, Allah cuma kasih dua saja. Tapi mudah-mudahan Allah memberi kita pemimpin yang amanah, hebat, memakmurkan bangsa, dan kembali disegani dunia," pungkas Rizal.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya