. Plt Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pembangunan infrastruktur mendesak segera dievaluasi. Selama ini, bertambahnya utang, melambatnya pertumbuhan, berkurangnya anggaran subsidi, oleh pemerintah sering dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur.
"Saya menilai, pembangunan infrastruktur telah dijadikan dalih atas setiap kegagalan pemerintah dalam memenuhi janji-janji serta kewajiban-kewajibannya. Ini tak bagus," sebut Fadli dalam refleksi akhir tahun di bidang ekonomi, Sabtu (30/12).
"Apalagi, saya baca, sampai 31 November 2017, dari 245 proyek proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah, ternyata baru 4 selesai. Sementara sisanya masih dalam tahap konstruksi, tahap transaksi, dan 87 bahkan masih tahap persiapan. Jadi, meski klaimnya telah dikebut pemerintah, kenyataannya progres proyek-proyek itu sangat lambat," ungkapnya menambahkan.
Di sisi lain, lanjut Fadli, klaim tentang pembangunan infrastruktur sebenarnya perlu dipertanyakan kembali. Pemerintah sering menyatakan anggaran infrastruktur meningkat tajam jika dibandingkan periode sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani, misalnya, pernah merilis pernyataan antara 2015-2017 alokasi dana pembangunan infrastruktur dalam APBN meningkat 127 persen dibandingkan dengan 2011-2014.
"Apakah klaim itu bisa dipertanggungjawabkan? Sebab, saya baca beberapa kajian, pemerintahan Jokowi ternyata telah melakukan perubahan definisi anggaran infrastruktur, sehingga klaim-klaim tadi patut dicurigai tak akurat," ungkap wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.
Dalam nomenklatur APBN, misalnya, hanya ada 11 klasifikasi fungsi belanja Pemerintah Pusat, di mana infrastruktur bukan salah satunya. Sebelum masa pemerintahan Jokowi, yang disebut sebagai anggaran infrastruktur biasanya adalah belanja modal yang dapat dikategorikan belanja fisik. Namun, di era pemerintahan Jokowi, perkiraan alokasi Dana Transfer Umum (DTU) dan sebagian besar alokasi belanja barang juga dianggap sebagai belanja infrastruktur. Angka dua pos ini kebetulan cukup besar. Sehingga, kemungkinan hal inilah yang telah membuat anggaran infrastruktur di era pemerintahan sekarang kesannya seolah membengkak.
"Jika dugaan ini benar, bahwa pemerintah telah memperluas definisi anggaran infrastruktur, maka peningkatan belanja infrastruktur sebagaimana yang sering diklaim pemerintah sebenarnya tidak benar. Pertanyaannya, lalu kemana larinya dana hasil pencabutan berbagai subsidi yang ditarik pemerintah dalam tiga tahun terakhir ini?" ujar Fadli.
Klaim belanja infrastruktur yang meningkat memang tidak sejalan dengan indikator pembangunan yang ada. Buktinya, peringkat infrastruktur Indonesia tiga tahun ini tidak lebih baik dibanding empat tahun lalu. Sebagai gambaran, pada periode kedua SBY peringkat pembangunan infrastruktur indeksnya meningkat tajam dari 82 (2009) ke 56 (2014), dengan skor yang juga melonjak, dari sebelumnya 3,2 menjadi 4,4. Di awal pemerintahan Jokowi, peringkat kita turun ke posisi 62 (2015).
"Memang tahun ini kita kembali memperbaiki peringkat, dengan naik ke peringkat 60, tapi dengan kenaikan skor yang hanya 0,1. Ini tentu agak aneh jika dibandingkan dengan klaim besarnya lonjakan belanja infrastruktur yang sering digembar-gemborkan pemerintah," terang Fadli.
Dia sudah sering mengingatkan pemerintah seharusnya evaluasi kembali pembangunan infrastruktur. Kita semua sepakat pembangunan infrastruktur memang penting. Tapi pembangunan infrastruktur yang ditopang oleh utang dan tidak memperhatikan skala prioritas, sebenarnya sangat berbahaya.
Agenda pembangunan infrastruktur yang selama ini telah berjalan sebenarnya hanya berorientasi proyek, tidak berorientasi kepada masyarakat. Sebab, ekses belanja infrastruktur bagi pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat terbukti tidak banyak.
"Melalui sejumlah pernyataan, saya telah mengingatkan pemerintah bahwa dalam jangka pendek, persoalan ekonomi utama yang harusnya diselesaikan adalah soal daya beli masyarakat. Baru, dalam jangka panjang, pemerintah membenahi kemampuan produksi nasional," kata Fadli.
"Jadi, dengan kerangka tersebut, infrastruktur yang seharusnya dibangun adalah infrastruktur pertanian dan industri, dan bukannya jalan tol. Pembangunan sektor pertanian dan perdesaan mestinya jadi prioritas pemerintah," demikian Fadli menambahkan.
[rus]
