Berita

Rafael Ramirez/Reuters

Global

Venezuela Selidiki Dugaan Korupsi Bekas Menteri Minyak

SABTU, 30 DESEMBER 2017 | 10:10 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Venezuela tengah menyelidiki mantan Menteri Minyak yang juga adalah mantan kepala perusahaan minyak negara PDVSA, Rafael Ramirez.

Ia diduga terkait dengan skema korupsi senilai 4,8 miliar dolar AS yang berbasis di Wina, Austria.

Jaksa Tarek Saab mengatakan Ramirez dan setidaknya empat eksekutif minyak lainnya dari negara Amerika Selatan OPEC menjual minyak mentah di bawah harga pasar dengan imbalan sogokan.


Pihak berwenang Venezuela telah memperingatkan awal bulan ini bahwa mereka berencana untuk meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap mantan tanjung minyak tersebut, dalam sebuah peningkatan pembersihan korupsi yang mengakibatkan penangkapan puluhan eksekutif minyak senior.

"(Ramirez) muncul sebagai penulis intelektual utama tentang apa yang terjadi," kata Saab, yang mengundang Ramirez ke Venezuela untuk membela diri.

Venezuela memerintahkan pemecatan Ramirez dari jabatannya sebagai perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York bulan lalu.

Ramirez, yang memimpin PDVSA selama satu dekade, mengatakan kepada Reuters bahwa tuduhan tersebut adalah kebohongan yang terang-terangan.

"Apa yang jaksa mengatakan tidak hanya palsu tapi menunjukkan ketidaktahuan yang dalam," kata Ramirez.

Dia menambahkan bahwa kantor PDVSA di Wina tidak bertanggung jawab untuk menjual minyak tapi lebih memantau harga ekspor minyak mentah Venezuela.

"Ini adalah kebohongan yang terang-terangan, dimaksudkan untuk menganiaya bukan hanya saya tapi tim saya," sambungnya.

Dalam pengumumannya pada hari Jumat, Saab juga melaporkan penangkapan Nelida Izarra, mantan bos di sebuah anak perusahaan berbasis di Wina dari PDVSA, karena diduga terkait dengan pembelian dan penjualan minyak mentah yang tidak teratur.

Saab juga mengatakan bahwa dia telah memerintahkan penangkapan dua pejabat PDVA lainnya yang bekerja di Austria yakni Bernard Mommer dan Irama Quiroz, serta pengacara Mariana Zerpa. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya