Berita

Foto: Kemah Indonesia

Nusantara

Aktivis: Menteri Siti Layak Disebut Kartini Srikandi Lingkungan Hidup

JUMAT, 29 DESEMBER 2017 | 16:20 WIB | LAPORAN:

Aktivis lingkungan yang tergabung dalam Komite Pemuda Menjaga Hutan (Kemah) Indonesia mengapresiasi kinerja Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Siti Nurbaya beserta jajarannya selama setahun belakangan.

Sekjen Kemah Indonesia, Heru Purwoko menyatakan, kinerja Kementerian LHK di bawah Siti Nurbaya memuaskan. Hal ini dinilai dari luas area kekabaran hutan dan lahan di Indonesia hingga akhir tahun 2017 telah menurun secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Ini amatlah sangat penting mengingat Indonesia sebagai negara paru-paru dunia   , jutaan masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan saat ini bisa bebas menghirup udara bersih, dan ekosistem lingkungan semakin terjaga dengan baik," terang Heru.


Kemah Indonesia juga  mencatat di tahun 2017, Menteri Siti Nurbaya beserta jajaran KLHK, membuat korporasi ataupun pihak-pihak yang selama ini 'bandel' menjadi  tidak  dapat berkutik sama sekali. Ini terbukti dari sejumlah gugatan terhadap PT RKK atas dakwaan membakar hutan dan lahan, yang dimenangkan KLHK.

"Penegakan hukum bagi korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan, baik  tindakan secara administrasi, pidana, maupun perdata sangatlah tidak main-main. Ini menjadi bentuk keseriusan dari pemerintah melalui KLHK untuk melakukan tindakan tegas kepada siapa saja mereka pelaku kejahatan lingkungan dan kehutanan," paparnya.

Selain PT RKK, beberapa putusan pengadilan yang telah dimenangkan KLHK melawan korporasi pelaku karhutla di antaranya dengan PT. Kallista Alam, PT. Jatim Jaya Perkasa, PT. Bumi Mekar Hijau, PT. National Sago Prima, PT. Waringin Agro Jaya, dan PT. Way Musi Agroindah  .

Sementara itu, Divisi Penggalangan Kemah Indonesia, Yefta Bakarbessy menambahkan bahwa KLHK juga gencar melaksanakan perhutanan sosial yang diharapkan bisa mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat di pedesaan dengan perkotaan.

"Kebijakan perhutanan sosial telah menitikberatkan pada pemberian fasilitas terhadap rakyat untuk tujuan kemakmuran. Rakyat dapat mengakses sumber daya hutan yang ada di sekitarnya melalui program perhutanan sosial," tegas Yefta.

Pemerintah telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar (10 persen dari luas kawasan hutan Indonesia) untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan.

Dalam catatan Kemah Indonesia, lanjut Yefta, masyarakat sangat puas atas upaya-upaya yang telah dilakukan Menteri Siti Nurbaya beserta jajarannya di KLHK.     

"Menteri Siti Nurbaya yang dikenal bekerja dengan senyap tanpa hiruk-pikuk kegaduhan dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia, sangat tepat untuk disebut sebagai Kartini Srikandi Lingkungan Hidup," pungkasnya.[wid]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya