Pihak Kepolisian mulai membuat pemetaan mengenai potensi ancaman dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.
"Ada beberapa kerawanan dalam tahapan Pemilu," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat menyampaikan catatan akhir tahun 2017 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/12).
Tito menjabarkan bahwa potensi itu akan muncul pada tahapan awal, yaitu saat pendaftaran calon. Tahapan ini, pergerakan massa dan gesekan antar pendukung yang mengantar para kandidat berpotensi menjadi pemantik kerusuhan.
"Belum lagi dualisme parpol," ujarnya.
Potensi kerawanan kemudian berlanjut pasca penetapan calon. Dalam hal ini, diprediksi akan timbul protes dari masing-masing kandidat yang tidak lolos verifikasi, hingga nantinya berproses ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gesekan juga berpotensi terjadi dalam tahapan kampanye. Di tahapan ini, kata Tito, bisa muncul gesekan antar pendukung dan money politik. Termasuk, adanya manuver incumbent dan kampanye hitam yang mengandung unsur SARA dan hoax.
Kerawanan berpotensi kembali terjadi di tahap pemungutan suara. Logistik pemilu dan netralitas penyelenggara KPU bisa menjadi pemicu kerusuhan.
"Di tahapan penghitungan suara, massa yang kalah dan bentrokan antar pendukung sangat rawan," jelas Tito.
Kerawanan berlanjut setelah penetapan pasangan calon terpilih. Akan ada ekses yang berbuntut pada penolakan terhadap calon terpilih, bisa juga terjadi unjuk rasa besar dari pendukung yang kalah.
"Belum lagi, pengerahan massa, intimidasi dan sabotase saat ada sengeta pereslisihan," tutup Tito.
[ian]
