Perbatasan menunju Kaesong/Reuters
Korea Selatan memastikan bahwa tidak ada bukti bahwa Korea Utara telah mengalihkan upah yang dibayarkan kepada pekerjanya oleh perusahaan Korea Selatan di taman industri perbatasan, Kaesong yang kini telah ditutup, untuk mendanai program senjata.
Fakta itu ditetapkan setelah penyelidikan yang dilakukan oleh panel ahli yang ditunjuk oleh Kementerian Unifikasi Korea Selatan (Kamis, 28/12).
Hasil penyelidikan oleh panels tersebut membalikkan pendapat yang diklaim oleh pemerintah Korea Selatan sebelumnya yang menyebut bahwa sebagian besar uang tunai yang mengalir ke kompleks Kaesong yang dikelola bersama dialihkan ke program nuklir dan rudal Korea Utara.
Korea Selatan meletakkan klaim tersebut saat ditarik keluar dari usaha patungan tersebut dalam menanggapi peluncuran rudal jarak jauh Korea Utara tahun lalu.
Namun pada bulan Juli, dua bulan setelah presiden liberal Moon Jae-in terpilih, seorang pejabat pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa tidak ada bukti kuat untuk mendukung pernyataan tersebut.
Sebagai informasi, di komplek industri bersama Kaesong ada sekitar 120 perusahaan Korea Selatan yang membayar sekitar dua kali upah minimum, 70 dolar AS per bulan di Korea Utara untuk sekitar 55.000 pekerja Korea Utara yang dipekerjakan di Kaesong.
Proyek ini menghasilkan pertemuan puncak antar-Korea pertama pada tahun 2000, ketika para pemimpin dari kedua Korea bersumpah untuk melakukan rekonsiliasi dan kerja sama.
Namun di tengah pasang-surut hubungan kedua Korea, tahun lalu komplek industri tersebut ditutup.
Keputusan untuk menunda proyek Kaesong secara sepihak dibuat oleh pendahulu Moon setelah Korea Utara melakukan uji coba rudal. Penutupan dilakukan tanpa adanya diskusi formal di dalam administrasi.
"Kantor kepresidenan memasukkan argumen pengalihan upah sebagai alasan utama, namun tanpa informasi konkret, bukti dan konsultasi yang cukup dengan instansi terkait, terutama mengutip kesaksian pembelot yang tidak memiliki objektivitas dan kredibilitas," kata Kim Jong-soo yang memimpin panel tersebut seperti dimuat
ABC News.
"Ini mengganggu legitimasi keputusan dan dapat menghambat pendirian kami untuk memulai kembali kompleks di masa depan, sekaligus menghambat hak perusahaan untuk melindungi aset mereka karena proses penarikan yang terburu-buru," sambungnya.
Moon sendiri diketahui telah berjanji untuk membuka kembali kawasan industri jika ada kemajuan dalam denuklirisasi Korea Utara.
[mel]
